ADA BTS LIAR DI TANAH MILIK NEGARA

DEPOK – SAKSIMATA. Mangkraknya bangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) persis di halamam kantor Kelurahan Depok,Kecamatan Pancoran mas menjadi pertanyaan banyak pihak pasalnya penguasa setempat yaitu Lurah dan Camat setempat tidak mengetahui milik siapa Tiang menara serta di peruntukan untuk apa,karena di tiang tersebut terdapat stiker segel dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Salah satu staf Kelurahan Depok, Rahmat mengatakan tinggi tiang mencapai belasan meter yang dibangun pada akhir bulan Agustus tahun 2016, sekitar jam 01.00 dini hari, dengan kedalaman 4 meter dari permukaan tanah. Sebelumnya dirinya dan pihak Kelurahan sudah mempertanyakan tiang tersebut untuk apa, namun jawaban salah satu pekerja tiang untuk lampu penerangan.

“Awal ditanya sebagai lampu penerangan, setelah berdiri ternyata seperti tiang menara atau tower BTS”, jelasnya Kamis (09/12/2016)

Sementara itu staf dari Pos dan Telekomunikasi Diskominfo mengatakan bahwa pihaknya secara prosedur hanya merekomendasikan tower tersebut ke dinas lain yang dalam hal ini Dinas Tarkim.

“Kita hanya merekomendasikan saja ke dinas tarkim karena untuk izin kita tidak mempunyai wewenang,” tandasnya.

Senada, Camat Pancoranmas, Utang Wardaya mengatakan merasa kaget bahkan dirinya tidak mengetahui kalau terdapat bangunan tower BTS dibangun di halaman kantor Kelurahan Depok. Singkat dia.

Klarifikasi

Plt Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Hardiono memberikan klarifikasi atas tudingan di salah satu media yang menyatakan bahwa Dinas yang di pimpinannya memberikan izin terhadap pembangunan tiang menara atau BTS.

“Di kami itu jelas bahwa tidak ada kata-kata izin kalau kita baca di aturannya tetapi hanya memberikan rekomendasi jadi jangan sampai salah mengartikan,karena izin itu bukan di kami,” jelasnya.(13/12/2016)

Menurut Hardiono ,pihaknya dengan dengan dinas-dinas terkait saat ini sedang melakukan pengecekan data terkait dengan berapa jumlah BTS yang ada di Kota Depok.

“Saat ini kami bersama dengan Dinas Aset,Pol PP,Tarkim sedang menyamakan data kita ingin tau berapa jumlah BTS yang ada di Kota Depok,” katanya

Sampai saat ini menurut Plt Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa ada beberapa BTS yang ter indikasi kan melanggar karena tidak memiliki izin.

“Ada Delapan yang berdiri di fasos fasum dan dua berdiri di tanah aset milik Pemerintah,untuk yang dua itu satu karena ketahuan maka tidak jadi di bangun jadi saat ini hanya satu,untuk titiknya dimana saya tidak ingat,untuk itu kami bersama dinas lain sepakat untuk memberhentikan dahulu segala aktifitas pembangunan BTS sampai dengan Perwal keluar khususnya pembangunan di Fasos Fasum,” tandasnya

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sufari mengatakan pihaknya telah melakukan langkah penyelidikan melalui operasi bidang intelejen. Ini bertujuan untuk mencari sejauh mana ada temuan indikasi penyimpangan pendirian menara BTS dan mikrosel tersebut. Penyelidikan mulai kepada dinas terkait, termasuk pihak pelaksana perusahaan yang mendirikan di lahan fasus fasum dan asset milik Pemerintah Kota Depok tersebut.

“Saat ini kami sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan bahan keterangan dan bukti apakah ada pihak yg bertanggung jawab”,jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Intelejen, Wahyudi Eko membenarkan saat ini kami telah melakukan penyelidikan terkait Menara BTS dan Mikrosel.

” Kami segera memanggil tiga dinas, diantaranya BPMP2T, Distarkim, dan DPPKA” Singkat dia.

(Yopi)