Anggaran Kemenko Perekonomian 2018 Diketok Rp 533,1 M

Jakarta (13/9) – Target penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2017 adalah sebesar 95%. Sementara untuk Tahun Anggaran 2018, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI (Banggar DPR RI) menyetujui anggaran Kemenko Perekonomian sebesar Rp 533,1 M. Pagu Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 adalah sebesar Rp. 414,4 M. Namun, ada kekurangan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp. 118,7 M.

“Kekurangan kebutuhan itu salah satunya karena Kemenko Perekonomian mendapat penugasan baru terkait percepatan pelaksanaan berusaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI.

Pemerintah optimistis fundamental ekonomi Indonesia relatif sehat. Menko Perekonomian menerangkan beberapa kinerja indikator makro perekonomian Indonesia hingga kuartal II 2017.

“Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, namun masih diperlukan akselerasi di tengah kondisi global yang belum menentu. Inflasi terkendali, investasi pun menunjukkan peningkatan. Selain itu, neraca pembayaran juga membaik,” terangnya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2018 mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Sementara kebijakan fiskal 2018 bertajuk “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Menko Perekonomian menjelaskan beberapa target pembangunan ekonomi di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4%. Tingkat kemiskinan ditargetkan ada di rentang 9,5-10%. Target pengangguran antara 5-5,3%. Serta rasio gini ada di angka 0,38.

Pada RAPBN 2018, pemerintah akan fokus pada efisiensi dan kualitas belanja prioritas, reformasi penerimaan negara, serta menjaga momentum ekonomi dan kepercayaan rakyat.

Ia juga menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) pilar yang perlu dipenuhi agar roda ekonomi Indonesia bergerak lebih optimum. Mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor-impor, dan pengeluaran pemerintah. “Dari keempat pilar itu, pengeluaran pemerintah yang belum mencapai posisi optimum. Mudah-mudahan di kuartal depan kita bisa mewujudkan itu, “ tambah Darmin.

Adapun Sasaran Program Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2018, antara lain:

1. Fasilitasi Persiapan Proyek Prioritas melalui Komisi Percepatan Pelaksanaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
2. Koordinasi Percepatan Kebijakan Satu Peta
3. Kawasan Ekonomi Khusus(KEK)
4. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
6. Roadmap E-Commerce
7. Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
8. EODB dan Daya Saing Nasional
9. Stabilisasi Harga Pangan
10. Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Hadir pula dalam rapat ini antara lain Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan pejabat terkait. (ekon)


TAG