Deputi BPJS Bantah Rencana Kenaikan Iuran Peserta BPJS

SAKSIMATA.CO DEPOK : Pertemuan awak media dengan para pimpinan cabang BPJS  kedeputian wilayah DKI Jakarta yang meliputi wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berlangsung di Hotel Bumi Wiyata Depok Jawa barat.

Pertemuan tersebut membahas isu yang sedang hangat saat ini yaitu masalah defisit anggaran BPJS Rp 9 Triliun dan rencana kenailam tarif iuran kepersertaan JKN KIS. Basuki Asisten Deputi bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik memastikan bahwa isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan iuran peserta BPJS yang akan naik tidaklah benar karena menurutnya itu menjadi tanggung jawab dari Pemerintah saat ini dan Pemerintah telah menjamin bahwa iuran tidak akan naik.

“Justru Pemerintah mengekspos tentang kenaikan iuran karena kekurangan anggaran ini Pemerintah pasti bertanggung jawab,” kata Basuki, Jumat (10/11).

Dirinya juga berharap agar pertemuan ini dapat membuat masyarakat tenang bahwa apa yang di informasikan sebelum nya terkait dengan wacana kenaikan iuran BPJS itu tidak lah benar.

“Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat jangan khawatir walaupun kekurangan anggaran tidak akan di naikan iurannya ,walaupun BPJS sudah memberikan alternatif kepada Pemerintah di tahun ini akan naik tetapi sekali lagi Pemerintah belum setuju dengan rencana kenaikan iuran tersebut,” paparnya.

Menjawab pertanyaan awak media terkait dengan skema pembayaran defisit BPJS pihak nya mengatakan bahwa penutupan defisit dengan mengambil dari cukai rokok merupakan sebagai salah satu alternatif saja.

“Saya juga bingun dan karena ini memang berbanding terbalik di satu sisi Pemerintah melarang untuk merokok di satu sisi cukai rokok di pakai untuk menutup defisit kekurangan dari BPJS tetapi intinya biarlah masyarakat yang menilai,” ujarnya.

Dirinya juga memastikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dan panik karena pemberitaan terkait kenaikan iuran BPJS akan berimbas kepada pelayanan di Rumah Sakit dan pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak BPJS.

 

(Yopi)