PANWASLU KOTA JAKSEL PERTANYAKAN STATUS MEMENUHI SYARAT PKPI

Saksimata.Co – Jaksel : Persiapan penyelenggaraan pemilu 2019 sudah memasuki tahap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Tahap ini untuk menentukan partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Di tingkat Kota, KPU Kota Jakarta Selatan menggelar acara Penyusunan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilanjutkan penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 tingkat kota Jakarta Selatan di Hotel Grandhika Iskandarsyah Melawai Jakarta Selatan, 8 Februari 2019 pukul 16.00 Wib.

Acara itu dihadiri oleh Komisioner Panwaslu Kota Jakarta Selatan, Ardhana Ulfa Azis dan St. Aminah. “Panwaslu Kota Jakarta Selatan yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kota hadir untuk memastikan KPU Kota bekerja sesuai peraturan yang berlaku,” kata Komisioner Panwaslu Jakarta Selatan Ardhana Ulfa Azis.

Pada kesempatan itu, Panwaslu Kota Jaksel memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh KPU untuk menyampaikan pendapatnya perihal rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPU Jaksel. Melalui komisionernya Ardhana Ulfa Azis, Panwaslu Kota Jaksel berpendapat bahwa secara umum KPU Kota Jaksel telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai aturan yang yang ada.

“Sesuai hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kota Jakarta Selatan untuk hasil verifikasi kepengurusan 16 partai politik di tingkat kota Jakarta Selatan seluruhnya memenuhi syarat dan sepakat dengan KPU Jaksel,” kata Ardhana Ulfa Azis.

Namun untuk verifikasi keanggotaan partai politik, Panwaslu Kota Jakarta Selatan mempertanyakan hasil verifikasi keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Panwaslu Kota Jakara Selatan menemukan PKPI Jaksel melakukan verifikasi keanggotaan melalui video call tanpa disertai Surat Keterangan bahwa anggota PKPI yang berhalangan hadir dapat dipertanggungjawabkan alasan ketidahadirannya di KPU untuk diverifikasi,” kata Ardha Ulfa Azis.

Menurut Ardhana Ulfa Azis, sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 35 Ayat 2, pemanfaaatan sarana teknologi informasi, dilakukan sepanjang Pengurus Partai Politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota partai politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik untuk dilakukan verifikasi.

“Kami telah melakukan kajian awal untuk hasil pengawasan terhadap kasus PKPI ini, dan untuk itu kami telah bersurat kepada KPU Jaksel tertanggal 2 Februari 2018 untuk mempertanyakannya ke KPU Jaksel, setelah KPU Jaksel menyatakan status MS (memenuhi syarat) kepada PKPI. Namun, sampai digelarnya acara penyampaian berita acara hasil rekapitulasi ini, kami dari Panwas belum mendapatkan jawaban dari surat kami tersebut. Untuk itu kami merasa perlu menyampaikan ini sebagai bentuk dari hasil kerja pengawas,” kata Ardhana Ulfa Azis.
Menanggapi keberatan Panwaslu Jaksel, Adhana Ulfa Azis kepada Saksimata.co mengatakan bahwa pada Kegiatan Penyampaian Berita Acara hasil rekapitulasi KPU Jaksel yang juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI, Sumarno itu, Ketua KPU Jakarta Selatan, H.M. Iqbal berjanji segera memberikan penjelasan dalam bentuk surat balasan ke Panwaslu Kota Jakarta Selatan tentang status MS Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

 

ma-red