Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Fokus di Beberapa Isu Strategis

SAKSIMATA.CO DEPOK : Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah kota depok untuk membahas rencana pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah periode satu tahun kedepan dimana rencana kerja mempunyai sasaran dan program serta kegiatan yang disusun dalam rangka pelaksaan tugas pokok dan fungsi yang diperlukan bentuk sasaran dan kebijakan berdasarkan dana pagu indikatif yang disediakan Forum renja perangkat daerah yang dibuka oleh wakil ketua DPRD  Kota Depok H.M Supariyono,dalam sambutannya mengatakan bahwa Forum renja  PD ini merupakan bagian dari tindak lanjut rapat kerja penyususnan renja DPRD yang dilaksanakan di bogor beberapa waktu yang lalu.

“Forum ini bertujuan sekali lagi untuk melakukan evaluasi karena dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dalam mewujudkan visi serta misi Kota Depok yang Unggul,Nyaman dan Religius,” kata Supariyono.

Dikatakan bahawa yang paling penting dalam kegiatan ini adalah penyususnan pokok-pokok pikiran  (POKIR) dari pada anggota DPRD Kota Depok yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang di peroleh dari penyusunan kegiatan reses maupun aspirasi hasil musrembang dan aspirasi saat pelaksanaan rapat dengar pendapat .

“Forum Renja PD merupakan forum untuk melakukan pembahasan tentang kegiatan-kegiatan dan sinkronisasi atas usulan-usulan kegiatan dari Anggota DPRD Kota Depok,” jelasnya.

Untuk itu pada tahun anggaran 2019 sekteatriat DPRD Kota Depok telah menyiapkan 7 program dan 38 kegiatan lainnya adapun progran tersebut adalah.Peningkatan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur, Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian dan Perencanaan dan Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD.

Adapun isu strategis Renja Sekretariat DPRD Kota Depok tahun 2019 adalah Masih kurang sinergi dalam menanggapi peraturan yang terkait dengan perwal dan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh DPRD ,keterlambatan materi raperda dari eksekutif ubtuk di bahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak maksimal ,Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran sehingga menjadikan kegiatan yang ada tidak tertata dan terprogram sesuai dengan mekanisme anggaran yang ada,dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.