Pembuatan Taman Mampang 2 Depok Sesuai Prosedur

SAKSIMATA.CO DEPOK : Mantan ketua Rt 05 Rw 04 Perumahan Mampang Indah dua Salman al-Farisi merasa keberatan dengan adanya pemberitaan yang meyudutkan dirinya seolah-olah dirinya telah menzolimi seseorang hal tersebut diungkapkan setelah kasus tanah kosong seluas 5000 meter di Perumahan Mampang Indah dua di jadikan taman mencuat.

Seperti di beritakan sebelumnya bahwa seluruh warga Mampang Indah dua menyayangkan pemberitaan media massa yang sepihak dan sangat merugikan warga mampang indah 2 pasalnya akibat pemberitaan tersebut 4 warga menjadi tergugat 2 di antaranya walikota dan lurah terkait dengan pemberitaan permasalahan Taman di Area lingkungan Perumahan Mampang Indah 2 Depok.

“Pembuatan Taman merupakan keinginan seluruh Warga, yang didukung oleh DKM dan Jamaah Masjid Al Amri Bittaqwa,Pesantren Yatama Az Zikra,RW 04 dan Lurah Mampang, Pembuatan Taman ini sama sekali tidak Melanggar Hukum karena Lokasi Taman diarea Perumahan Mampang 2 dan sesuai dengan site plan Perumahan,” kata Salman,Selasa (17/04/2018).

Di katakan bahwa keputusan warga mampang indah 2 untuk mengembalikan lahan kosong tersebut menjadi taman di kuatkan dengan surat keputusan walikota depok BA No.593.3009/BA.PSU/BKD/Ⅸ/2017, Perihal Peruntukan Taman.

“Kami disini hanya ingin mengklarifikasi saja karena semua harus by data dan sesuai dengan aturan jangan bicara tanpa ada data karena kami sebagai warga secara swadaya ingin mengembalikan lahan fasos fasum ini menjadi taman sesuai dengan peruntukan sebelumnya,” jelasnya.

Ditambahkah kalau ada pihak-pihak yang menggugat kami menurutnya itu salah alamat karena  seharusnya bukan warga tapi pemkot karena yang memasang plang itu dari pemerintah kota depok bukan warga.

Tidak hanya itu pihaknya juga merasa kesal kalau ada oknum yang mengkait-kaitkan dirinya dengan posisinya saat ini bahkan mengirimkan surat ke kantor kementrian luar negeri karena sebenarnya hal tersebut tidak ada hubungannya bahkan dirinya membantah pernah bertemu dengan walikota depok.

“Sebenarnya kasus ini sama sekali tidak ada hubunganya dengan jabatan saya di kementerian luar negeri jadi saya sangat keberatan sekali dengan pemberitaan di media massa seharusnya konfirmasi dulu duduk masalahnya seperti apa supaya semua jelas,” tandasnya.