PENYUSUNAN DPS DISARANKAN MELIBATKAN UNSUR RT DAN RW

Saksimata.Co Jaksel : KPU Jakarta Selatan 22 Juli 2018 malam pukul 19.00 wib melalui rapat pleno menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) Jakarta Selatan sebanyak 1.611.695 pemilih dari sebelumnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 1.616.666 pemilih. Jumlah TPS 6.386 sebelumnya menjadi 6.348 TPS. Rapat pleno disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Selatan, seluruh Partai Politik peserta pemilu di tingkat kota Jakarta Selatan, Pemantau Pemilu, Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Sebelum penetapan DPSHP melalui rapat pleno KPU Jakarta Selatan, ketua KPU Jakarta Selatan Agus Sudono mengurai kronologis perjalanan penyusunan DPSHP, mulai dari kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Pantarlih, penyusunan Daftar Pemilih Sentara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai pada penyusunan DPSHP. Pada penyusunan DPS ke DPSHP, dijelaskan bahwa KPU Jaksel telah membuka posko-posko pendaftaran pemilih bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPS, diantaranya posko di apartemen dan di rumah-rumah susun, juga di area Car Free Day. Agus Sudono menyampaikan bahwa ini adalah upaya “jemput bola” KPU Jaksel agar masyarakat mau mengecek namanya dan mendaftarkan dirinya jika belum masuk dalam DPS.

Data pemilih terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sampai pada akhirnya pengumuman Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 28 Agustus 2018 sampai 17 April 2019 sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU no. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Dalam rangka penyusunan daftar pemilih ini Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Selatan yang hadir Muchtar Taufiq, ST. Aminah dan Ardhana Ulfa Azis mengingatkan KPU Jaksel agar bisa lebih cermat lagi dalam menyusun daftar pemilih, jangan sampai ada warga masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak politiknya dalam pemilu 17 April 2019 mendatang. Panitia Pengawas Pemilu hadir dalam tahapan penyusunan daftar pemilih ini sebagai bagian dari tanggungjawab penyelenggara pemilu. Ardhana Ulfa Azis, anggota Panwas Jakarta Selatan juga memberi masukan kepada KPU Jakarta Selatan agar bisa melibatkan dan berkoordinasi secara intensif dengan struktur RT dan RW di setiap kelurahan di wilayah Jakarta Selatan agar bisa mengecek warga yang belum masuk Daftar Pemilih Pemilu. “RT dan RW adalah struktur yang paling dekat dengan warga masyarakat, kiranya unsur ini yang bisa didekati KPU untuk bersama-sama mencaritahu warga yang belum masuk dalam daftar pemilih,” ujar Ardhana. Disamping itu juga Panwaslu Jakarta Selatan meminta suku dinas Dukcapil Jakarta Selatan agar bisa lebih proaktif menghimbau kepada masyarakat agar melakukan perekaman E-KTP bagi masyarakat yang belum memiliki E-KTP. Mengingat E-KTP adalah “tiket” warga bisa ikut mencoblos pada Pemilu 2019.