Pemerintah Perlu Membuat Payung Hukum Bagi Penyebar paham Radikalisme

Saksimata.co-Depok – Pasca pembubaran Organisasi Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah yang menegaskan melarang keberadaanya di Indonesia, ternyata masih memiliki permasalahan. Pasalnya hal ini belum menjadi solusi terbaik dan tidak memiki efek yang signifikan bagi penganut  idiologi Khilafah yang diusung oleh HTI tersebut, meski secara kelembagaan mereka sudah dibubarkan terlihat gerakan ini  terus mengupayakan indoktrinasi paham radikalisme kepada masyarakat atau kelompok lain.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok Achmad Solechan menyampaikan bahwa, “Pemerintah  telah membuat keputusan dengan menyatakan HTI sebagai pengusung ide ideologi khilafah, telah dibubarkan dan dilarang di Indonesia karena mengacaman keutuhan berbangsa dan negara, namun persoalannya adalah belum ada turunan aturan hukum atau peraturan sop yang menyatakan bagaimana jika ide dan gagasan khilafah yang secara organisasi yang dilarang itu tetap diperjuangkan dengan satu model atau lembaga apapun yang tanpa judul HTI, ini yang jadi problem. Ketegasan pemerintah dalam membubarkan HTI itu sebenarnya sikap bahwa ide khilafah itu ditolak oleh negara” Ujarnya, kepada saksimata.co, Kamis(8/8).

Lebih lanjut Solechan memaparkan, pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap kelompok-kelompok atau barisan yang menggangu dan mengacaman keutuhan berbangsa dan negara, baik dari kalangan masyarakat biasa hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), jika memang terbukti tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Ideologi Negara.

“Terkait dengan ASN yang terindikasi terapar paham radikalisme harus ditindak dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau tata kelola birokrasi yang ada di republik, tapi yang paling pokok adalah keinginan untuk merubah negara atau merubah NKRI atau dasar negara itu  merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi, kerana  pelanggaran konstitusi selesaikanlah secara peraturan perundang-undangan yang ada di kita ini, apakah ujungnya diberhentikan dari ASN biar undang-undang yang menyampaikan”.

Selain itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok Nurwahidin menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah jika nanti benar ditemukan adanya ASN yang terpapar paham radikalisme perlu adanya pembinaan terlebih dahulu dan tidak langsung dilakukan pemecatan, karena harus mengikuti sistem atau regulasi yang ada.” Nanti Konsep kemaknaan tentang radikal seperti apa, kalau memang dimaksudkan aksi dia akan membahayakan negara, ummat dan juga agama kita setuju saja. tapi kalau radikal dalam arti radikal pemahaman kepada Islam lebih mendalam dan mempunyai sikap toleransi nanti dulu, makanya kita perlu mendalami dulu, kita sering membahas masalah-masalah ini tentang makna radikal yang sesungguhnya, jadi kita tidak bisa menjastifikasi bahwa orang itu radikal karena tidak sepaham umpamanya dengan pemerintah, jadi langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan pembinaan terlebih dahulu, tidak langsung pemecatan,  karena memang ada tahap-tahapnya misalnya dipertemukan dulu dengan yang terindikasikan radikal. Didalam istilah pemecatan ASN  ada aturannya seperti, teguran lisan, kemudian dikeluarkan surat pertama, kedua dan ketiga seperti itu, jadi kalau ada indikasi ke arah sana tidak langsung dipecat” tegasnya.

As’ad