BEM FH UI Minta Pemerintah Selesaikan Permasalahan Papua

Saksimata.co – Depok –  Berbagai macam aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua belum lama ini merupakan suatu bentuk akumulasi dari berbagai peristiwa berkaitan dengan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Lebih lanjut, rangkaian aksi tersebut terlihat tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, sehingga terkesan adanya ketidakpahaman atas akar permasalahan yang sebenarnya. Demikian disampaikan Ketua BEM FH UI Fajar Adi Nugroho kepada Saksimata.co, Selasa (3/8/19).

Fajar menuturkan selama ini pendekatan penyelesaian perkara yang diberikan Pemerintah adalah pendekatan yang seyogyanya tidak layak untuk dilakukan, karena hal tersebut justru mereduksi fungsi dari negara untuk mampu memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat. Alih-alih mendengarkan aspirasi dan melindungi hak asasi, negara seakan merepresi dan melanggar hak-hak masyarakat Papua.

“Kasus rasial ini sejatinya berakar pada satu hal yakni tentang kemanusiaan mereka yang selama ini belum sepenuhnya dijamin oleh negara. Sebelum adanya diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua,  dalam rangka melindungi hak rakyat Papua, negara pun belum hadir secara penuh yang ditunjukkan adanya perampasan tanah ulayat orang asli Papua dan deforestasi yang masif. Selain itu, akses kesehatan masyarakat papua pun belum baik, ditunjukkan dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk di Asmat pada tahun 2018 lalu.”

Dalam hal pelaksanaan fungsinya sebagai negara, sebagai bentuk penyerahan kekuasaan dari rakyat terhadap penguasa, negara sepatutnya dapat menjaring aspirasi rakyat dengan pendekatan yang terbuka dan manusiawi.

AS’AD