BEM UI Menilai DPR Melakukan Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Saksimata.co – Depok – Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai banyak kritikan dan penolakan dari berbagi pihak karena dinilai sebagai upaya pelemahan fungsi KPK. Meski Revisi UU KPK yang diajukan Badan Legislasi DPR sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis lalu.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Manik Margana Mahendra menyatakan sikap penolakan terhadap rencana revisi UU KPK tersebut. Menurutnya jika revisi UU KPK dilakukan akan menimbulkan banyak permasalahan dan juga akan melemahkan KPK itu sendiri dalam menjalankan tugas dan funginya sebagai lembaga independen.

“Kami tidak setuju dengan wacana tersebut, karena revisi undang-undang KPK ini justru cenderung melemahkan KPK secara lembaga untuk mengusut tindak pidana korupsi itu sendiri. KPK hadir sebagai lembaga independen agar bisa terhindar dari conflict of interest manapun. Sehingga kepercayaan publik pun masih kuat” tegasnya.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua BEM UI. Elang M. Lazuardi selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM UI saat dihubungi oleh Saksimata.co, Selasa (10/9/19) mengungkapkan bahwa, pelemahan pemberantasan korupsi yang mencuat belakangan ini hal tersebut terjadi karena berbagai upaya pemerintah maupun legislatif. Isu yang pertama mencuat adalah terkait pemilihan calon KPK yang dinilai bermasalah. Kedua, melalui revisi undang-undang KPK, dan melalui RUU KUHP. Ketiga wacana kebijakan tersebut tentu dinilai bermasalah karena dinilai melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi, baik melalui masukan individu yang memiliki catatan yang bermasalah, pembatasan kewenangan dan efektivitas KPK dalam mengusut kasus-kasus korupsi dan sanksi yang dikurangi.

“Kami menilai bahwa Upaya Revisi KPK ini tidak berdiri sendiri melainkan paket kebijakan untuk merusak kinerja pemberantasan korupsi. Bila kita lihat sendiri mulai dari proses pemilihan Capim yang bermasalah, penurunan sanksi dalam RKUHP, dan sekarang terkait Revisi UU KPK. Jelas ada indikasi pelemahan disini, tapi sebagaimana saya jelaskan barusan upaya pelemahan pemberantasan korupsi tidak hanya melalui RUU KPK”.

Dengan berbagai rangkaian permasalahan yang ada, BEM UI menilai Dewan Perwakilan Rakyat secara sistematis melakukan upaya pelemahan pemberantasan korupsi, upaya tersebut tidak hanya pada pemidanaan dalam RUU KUHP, namun juga proses pemberantasan korupsi dalam RUU KPK. Selain itu juga pada proses pemilihan Capim KPK yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencoret nama-nama Calon Pimpinan KPK yang bermasalah. Dengan demikian BEM UI menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

1. Meminta Dewan Perawakilan Rakyat untuk menolak Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak taat laporan harta kekayaan pejabat negara, terindikasi melakukan pelanggaran kode etik dan ditolak oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak mengesahkan RUU KPK karena memiliki subtansi pelemahan pemberantasan korupsi

3. Meminta Dewan perwakilan rakyat untuk menunda pengesahan RUU KPK sampai dilakukannya perubahan signifikan draf RUU KUHP termasuk, tetapi tidak terbatas pada pasa-pasal tindak pidana korupsi, perubahan pada pasal-pasal kesusilaan, penghapusan pasal-pasal karet yang menganggap kebebasan berpendapat dan diberlakukannya kembali asas legalitas.

4. Mengecam keras wacana penolakan Calon Pimpinan KPK yang tidak mendukung revisi Undang – Undang KPK.

AS’AD