Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI, Ini Tuntutan Mahasiswa

Saksimata.co – Jakarta – Ribuan Mahasiswa yang terdiri dari berbagai kampus bersatu melakukan unjuk rasa pada aksi nasional “Tuntaskan Reformasi” di depan Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2019). Mereka menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar tidak mengesahkan revisi undang-undang yang dinilai bermasalah.

Berdasarkan Informasi yang dihimpunan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indoneisa (BEM SI) melalui  Akun Instagram @bem_si. Mereka menilai sejak reformasi perubahan bangsa kepada kemajuan justru menemui kemunduran telak akibat beragam kebijakan yang mengkorup agenda-agenda Reformasi. Tidak hanya itu, beragam kebijakan yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, semakin bertentangan dengan pokok-pokok reformasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Negara.

Padahal menurutnya, reformasi ini mengingatkan terhadap semangat pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, pemerintahan yang demokratis, hingga pemberantasan negeri dari oligarki politik dan ekonomi. Namun yang terjadi agenda reformasi tak kunjung tuntas bahkan cenderung dikhianati oleh pemegang kekuasaan. KPK yang dilemahkan dengan revisi UU KPK dan pimpinan bermasalah, RKUHP dan UU ITE yang mengancam demokrasi, RUU pertanahan, RUU Minerba, & RUU SDA yang tidak berpihak pada rakyat, hingga agenda reforma agraria dan penyelesaian kasus HAM yang tak kunjung dituntaskan.

Dalam Aksi unjuk rasa tersebut, Mahasiswa Menuntut :

1. Merestorasi Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meminta Presiden dan Dewan perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:
a. Mencabut Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menerbitkan Perppu yang mencabut Undang-Undang KPK dan disetujui oleh DPR.
b. Mencabut Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan bagi Koruptor.
c. Membatalkan pengangkatan seluruh Capim Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih.
d. Menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP.

2. Merestorasi Demokrasi, Hak Rakyat Untuk Berpendapat, Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Kebijakan. Meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:
a. Mencabut draf RKUHP dan melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komperhensif sebelum melakukan pembahasan di dewan perwakilan rakyat.
b. Mencabut pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
c. Mendisiplinkan aparat negara dalam berhadapan dengan rakyat untuk menjamin kebebasan berpendapat demi iklim demokrasi yang sehat.

3. Merestorasi Perlindungan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Reforma Agraria dan Tenaga Kerja dari Ekonomi yang Eksploitatif. Meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:
a. Selesaikan konflik agraria dan laksanakan reforma agraria sejati
b. Mencabut Undang-Undang Sumber Daya Air yang menghalangi akses rakyat terhadap air.
c. Menolak RUU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang dalam konflik pertambangan
d. Menolak RUU Pertanahan yang berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah.
e. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, dan dengan serius melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan.
f. Hentikan kriminalisasi Petani

4.Merestorasi Kesatuan Bangsa Dengan Penghapusan Diskriminasi Antar Etnis, Penghapusan Kesenjangan Ekonomi, dan Perlindungan Bagi Perempuan. Meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:
a. Secara serius mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap seluruh etnis di Indonesia
b. menjamin dilaksanakannya otonomi daerah yang menyejahterakan dan menjamin akses ekonomi bagi rakyat.

 

 

(AS’AD)