ICW : Jalan Terbaik UU KPK, Presiden Harus Terbitkan Perppu

Saksimata.co –  Jakarta – Setelah disahkannya revisi UU KPK oleh DPR RI periode 2014-2019, yang pada akhirnya menuai kritikan tajam karena di dalam perubahan UU KPK tersebut terlihat banyak pasal-pasal bermasalah. Untuk mengatasi problem ini sebaiknya Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal tersebut disampaikan oleh Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, saat menghadiri diskusi Mahasiswa di kampus Politeknik APP Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Wana Alamsyah menjelaskan, Perppu diperlukan karena banyak pasal yang keliru di UU KPK yang sudah disahkan itu, sehingga Presiden Joko Widodo perlu menerbitkan perppu. Harapannya di dalam isi Perppu tersebut presiden menolak seluruh pasal-pasal bermasalah yang jumlahnya kurang lebih sebanyak lima belas poin diantaranya; Dewan pengawas, Rekrutmen ASN, Komisioner KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penututan. Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), Koordinasi penuntutan kepada kejaksaan, dan independensi KPK dalam konteks lembaga rumpun eksekutif.

Ketika dilihat dari Urgensi lanjutnya, Indikator untuk mengeluarkan Perppu sudah terpenuhi dan jika hal itu tidak dilakukan nantinya akan terjadi kekosongan hukum karena adanya pasal-pasal yang tidak tersingkrononisasi secara baik di dalam aturan yang baru ini. Oleh karena itu Presiden bukan hanya mempertimbangkan, tapi juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat, karena perpu ini merupakan kegentingan yang di alami dalam konteks gerakan anti korupsi.

“Kita melihat  bahwa, Presiden harus mengeluarkan Perppu karena bagaimanapun juga masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR, mereka menyampaikan UU KPK yang baru ini bukan hanya melemahkan, tapi juga mematikan KPK. Maka tidak ada toleransi bagi Presiden ketika tidak mengeluarkan Perppu, karena bagaimanapun juga Jokowi memiliki janji terhadap pemberantasan korupsi yaitu menguatkan KPK di dalam nawa cita dan itu kita tagih dalam bentuk komitmen,” jelasnya.

Menurutnya, Perppu adalah hak progratif Presiden, Kalau seandainya  kita bicara tentang Jokowi akan dimasukzulkan itu narasi yang keliru, karena kalau kita lihat bagaimana proses Impeachment (dimakzulkan) terjadi, Jokowi tidak masuk dalam kriteria tersebut. Jadi Presiden jangan takut untuk mengeluarkan Perppu. Apabila presiden sudah mengeluarkan lalu kemudian DPR tidak memberikan pengesahan, nantinya masyarakat akan melihat dengan jelas siapa yang menjadi aktor atau lembaga-lembaga yang diduga ingin melemahkan KPK secara struktural.

“Maka kami harap DPR sebaiknya mendukung dan sejalan dengan rencana presiden untuk mengeluarkan Perppu, karena bagaimanapun juga DPR yang baru perlu juga menunjukkan bagaimana keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi, meskipun banyak orang lama yang menduki kursi DPR, tapi ini juga Perlu menjadi catatan bahwa jangan sampai ada intervensi yang terjadi oleh anggota DPR yang baru memimpin dan cukuplah membuat narasi yang keliru Terkait dengan rencana presiden,” pungkasnya.

(AS’AD)