Mengenang Yap Yun Hap : Mahasiswa UI Minta Seluruh Pelanggaran HAM Diselesaikan

Saksimata.co – Depok –  Yap Yun Hap Seorang Aktivis Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI), yang tewas dalam tragedi semanggi pada tanggal 24 september 1999, akibat tertembak peluru tajam oleh aparat saat melakukan aksi unjuk rasa mendesak pemerintahan mencabut Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB). UU itu dinilai banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada aparat untuk bertindak represif.

Untuk mengenang 20 tahun peristiwa berdarah itu terjadi, BEM FT UI mengadakan mimbar bebas menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus tewasnya Yap Yun Hap dan seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/10/19).

Amnesty Internasional Bidang Intern Community Organizing, Sulfiah mengatakan, sampai hari ini amnesty internasional indonesia masih terus melakukan tekanan kepada pemerintah agar membuka kembali pengadilan HAM, supaya pelaku yang seharusnya bertanggungjawab dalam semua kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diungkap dan diproses secara hukum dengan adil.

“Jokowi sudah berjanji saat ingin menjadi presiden akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. saya tidak tahu apakah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang saya lihat ada usaha yang dilakukan oleh Masyarakat, LSM dan Mahasiswa untuk terus meminta agar semua kasus itu bisa diselesaikan. Amnesti Internasional pernah mengeluarkan laporan dimasa Presiden Jokowi bahwa penegakan HAM masih sangat buruk” terangnya.

Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rozy Brilian menegaskan,”Jika pemerintah benar ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini, berdasarkan UU 26 tahun 2000 jelas mengatakan bahwa, Jaksa agung yang mana ada dibawah presiden punya kewenangan penyidikan sementara berkas penyelidikan yang dikerjakan oleh Komnas HAM sudah selesai tahapnya dan sudah diberikan kepada Jaksa agung namun tidak ada tindak lanjut hingga saat ini.  Jalan lain juga bisa dilakukan misalnya, Jokowi menerbitkan Perppu agar mekanisme penyidikan diberikan kepada Komnas HAM atau mendorong Jaksa agung, tapi jika jaksa agung tidak mau menyelesaikan, copot saja jaksa agungnya dengan alasan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan bagi pelaku pelanggaran HAM yang berdalih bukan mereka pelakunya silahkan buktikan di pengadilan. Terakhir kedepannya pemerintah harus memberikan jaminan agar kasus pelanggaran HAM serupa tidak terjadi lagi”jelasnya.

Yap Yun Hap adalah salah satu dari sekian banyak korban kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini dan terlihat tidak adanya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

( AS’AD )