Pakar UI : Revisi UU KPK Sedang di-Judicial Review Kita Tunggu Hasilnya

Saksimata.co – Depok – Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana, menyatakan terkait revisi UU KPK sudah disahkan oleh DPR RI Periode 2018-2019, dilakukan untuk kepentingan tertentu, hal itu disebabkan karena adanya anggota DPR ataupun dari pihak pemerintah yang sering berurusan dengan KPK.

Menurutnya, pertimbangan terkait Revisi UU KPK oleh DPR  sangat sadar dilakukan, karena keberadaan KPK dinilai tidak menyenangkan bagi mereka. Sehingga kemudian bisa dipahami jika ada upaya memperlemah KPK itu sendiri.

“Ada beberapa kelompok pendukung pemerintah utamanya yang duduk di eksekutif berurusan dengan KPK, dari sisi kepentingan pemerintah ataupun DPR melihat menghambat. kemudian jika itu dilakukan bisa dipahami konteksnya adalah usaha memperlemah KPK” terangnya.

Disisi lain lanjutnya, mengenai dengan Revisi UU KPK banyak hal yang harus kita perhatikan dan tidak semata mengatakan KPK ini dilemahkan,  dalam beberapa aspek mungkin ada perbaikan kelembagaan yang dilakukan oleh DPR, Tapi dari sisi konteks posisi KPK kewenangannya telah direduksi.

Sejak UU KPK disahkan, berbagai  pihak telah menyoroti masalah tersebut, mereka mengggap pasal-pasal yang ada di dalam revisi UU KPK tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian berbagai macam langkah pun dilakukan baik dengan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu dan mengajukan judicial Review di MK.

“Apa yang dilakukan oleh beberapa orang MK judicial Review itu sudah prosesnya seperti apa itu kita tunggu. Tapi ada juga yang berpandangan untuk meminta presiden menerbitkan Perppu, tapi sampai dengan hari ini juga Perppu tidak dianggap penting oleh presiden. Keduanya ini sebenarnya hal yang penting, Namun  yang pasti mendapatkan jawaban yang lebih pasti adalah di MK, karena kemungkinan besar dugaan saya Perppu tidak diterbitkan oleh Presiden. Karena presiden sibuk dengan kabinet dan pemerintahan barunya”.

(Red)