PMII Kota Depok Mengajak Seluruh Mahasiswa Konsen Mengawal Proses Gugatan UU KPK di MK

Saksimata.co – Depok – Proses Gugatan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK yang sudah disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi, masih berjalan sampai dengan saat ini. Gugatan tersebut dilakukan karena banyak pihak yang menganggap revisi UU KPK yang baru di dalamnya terdapat banyak pasal kontoversial.

Menurut Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Depok, Qiyamuddin, Mengenai dengan Gugatan UU KPK yang sudah dalam proses di MK lebih baik dikawal oleh semua pihak utamanya bagi elemen mahasiswa, dibandingkan mendesak presiden mengeluarkan Perppu yang sampai hari ini juga belum ada kepastian.

“Langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan cara melakukan Judicial Review di MK terhadap pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK,  Itu lebih baik dilakukan karena Indonesia negara hukum”.

Terkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa akhir-akhir ini dengan cara turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menurutnya, kurang tepat dilakukan dan banyak konsekuensi yang seharusnya dipikirkan, apalagi dengan banyaknya korban yang ditimbulkan dalam aksi tersebut.

“Kita cinta damai, butuh negeri yang aman, Sebenarnya kalau untuk aksi saat ini kurang tepat, apalagi gelombang  aksi demonstrasi di indonesia, bukan hanya di jakarta, tapi juga di berbagai daerah bersitegang antara mahasiswa dengan aparat sehingga terjadi bentrokan yang mana memakan korban dari mahasiswa,” Jelasnya kepada saksimata.co, Jumat (25/10/2019).

Sebenarnya salah satu tugas mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah yaitu memberikan masukan dan saran yang terbaik untuk pemerintahan saat ini, dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa kemungkinan besar sudah didengarkan pemerintah.

“Sebenarnya pemerintah sendiri sudah memberikan sinyal baik kepada mahasiswa dengan menunda berberapa macam Undang-Undang, baru yang di sahkan kemarin UU KPK, jadi Jalan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa seharusnya dialog, dan baru kemudian Jalan terakhir adalah aksi yang damai,  kemudian kalau melakukan aksi, harus tertib dan damai, selain itu ketika mahasiswa turun, tuntunan itu harus  berdasarkan kajian yang mendalam agar aspirasi mahasiswa bisa di dengar oleh pemerintah”.

(Red)