Aktivis Mahasiswa UI Minta Keseriusan Pemerintah Atasi Permasalahan Karhutla

Saksimata.co – Depok – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda beberapa daerah seperti Kalimantan, Sumatera dan Jambi, serta beberapa daerah lain yang ada di Indonesia menjadi permasalahan serius bagi negeri ini. Namun terlihat tidak ada upaya serius dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikannya, dapat dibuktikan hampir setiap tahun kebakaran hutan masih terus terjadi.

“Hari ini yang manjadi menjadi problem kebakaran hutan dan lahan, ini adalah fakta bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan, saat ini sudah 22 tahun terjadi di Indonesia,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas, dalam diskusi mahasiswa, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,(5/11).

Pemerintah seharusnya mengambil tindakan tegas bagi pelaku yang memiliki kepentingan atau perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini pemerintah masih terlihat kurang serius melakukan proses hukum terkait kasus karhutla ini. Jika pemerintah serius mencegah karhutla terjadi, maka seharusnya juga menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Juli 2019 lalu .

“Institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintahan Jokowi dan menterinya sudah ditetapkan oleh MA dan dinyatakan bersalah akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Pemerintah juga terus mensubsidi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengrusakan. Banyak masyarakat yang tekena dampak dari kelalaian Pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat, padahal merupakan Hak Asasi Manusia (HAM)” jelas Arie.

Menurut Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, Symphati Dimas Rafi’i sangat menyayangkan adanya tudingan yang tidak berdasar terkait dengan penyebab karhutla adalah petani itu sendiri. Padahal menurutnya, sangat jelas rakyat sebagai korban akibat ulah dari kebijakan dan korporasi.

“Jutaan rakyat Indonesia menjadi dampak bahkan sampai pelayanan kesehatan yang tidak difasilitasi. Penyebab kebakaran adalah petani ini adalah tudingan yang tidak berdasar, padahal jelas lahan tersebut berada di atas lahan atau konsesi pemilik lahan yang jelas. Mereka atau korporasi tidak mendapatkan hukum yang setimpal, sedangkan sekitar 200 orang Petani yang ditangkap diancam di penjarakan oleh pemerintah. Ini adalah sistem yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Satu-satunya cara untuk mengatasi permasalah ini adalah dengan melaksanakan reforma agraria yang sejati sesuai dengan aspirasi tani, bukan reformasi agraria yang dijalankan oleh Jokowi atas bagi sertifikat dan monopoli tanah,” pungkasnya.

(Red/As’ad)