Pengamat minta Polri perbaiki pelayanan publik

Saksimata.co – Jakarta – Pengamat hukum Slamet Pribadi menilai Polri perlu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Hal ini harus segera dilakukan pasca-dilantiknya Jenderal Pol Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI.

“Sistem di Kementerian dan Lembaga harus beradaptasi mengikuti perkembangan,” kata Slamet saat dihubungi, Rabu.

Baca juga: Kapolri temui KSAD kuatkan sinergitas Polri-TNI

Penataan tersebut perlu dilakukan dengan cara memberdayakan sumber daya manusia dan teknologi yang berkembang.

Ia mengatakan pelayanan Polri kepada masyarakat harus sudah memanfaatkan teknologi terkini di antaranya di bidang administrasi penyidikan, administrasi kendaraan, administrasi keuangan, dan administrasi pelayanan.

Dikatakannya, terkait keterbukaan informasi, memang ada sejumlah informasi di Kepolisian yang tidak bisa dibuka di hadapan publik. Kendati demikian, ia mencontohkan untuk administrasi penyidikan yang ditangani Satuan Reserse Polri, pihak-pihak yang berkepentingan secara legal terkait suatu kasus harus dapat mengakses perkembangan penyidikan perkara.

Pelayanan Polri terhadap masyarakat khususnya bidang reserse kerap dikeluhkan masyarakat, yakni terkait kemudahan akses para pihak atas kepentingannya, pelayanan saat pemeriksaan dan penyelesaian laporan.

“Keluhan ini banyak dirasakan oleh masyarakat terutama di luar kota besar, saat berhadapan dengan petugas reserse di daerah yang terbebas dari pengawasan pimpinan pusat Kepolisian,” kata mantan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

Baca juga: Idham Aziz harap Polri-KPK bangun integritas positif cegah korupsi

Selain itu Slamet juga mengkritisi adanya keengganan media untuk bersikap kritis dalam mengawasi institusi Polri karena adanya kedekatan emosional. “Sehingga sarana kontrol jadi tidak efektif,” katanya.

Terkait penanganan kriminalitas, Slamet menyoroti kerapnya polisi tidak bertindak untuk mencegah atau sengaja membiarkan terjadinya kejahatan di jalanan.

Padahal polisi semestinya harus hadir melindungi masyarakat.

Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebut bahwa setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

“Polisi harus mengimplementasikan ketentuan di atas. Memastikan tidak ada pemalakan di jalanan, tidak ada jambret di ruang publik, tidak ada kurir narkoba di sudut-sudut kampung, tidak ada coret-coret tembok dan toko di pinggir jalan yang membuat kotor pemandangan di kota-kota,” katanya.

(Red/AntaraNews)