Bawaslu RI : Masyarakat Wajib Mengkampanyekan Gerakan Menolak Politik Uang

Saksimata.co – Depok – Setelah Peserta Sekolah Kader Pastisipatif (SKPP), menyelesaikan serangkaian kegiatan dan para peserta menyerap materi kepemiluan yang diberikan selama proses pendidikan berlangsung. Selanjutnya mereka diarahkan turun langsung ke lapangan guna mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dengan cara mengedukasi masyarakat di sekitar wilayah Kota Depok.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan, saat memberikan arahan di depan para peserta. Dirinya menyampaikan bahwa, Sekolah Kader Pemilu Partsipastif (SKPP) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat. Maka dari itu diharapkan nantinya dapat menjadi pionir untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, maupun pilkada.

“,Pilkada merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan, karena bukan hanya menjadi¬† tanggungjawab penyelenggara pemilu seperti, KPU dan Bawaslu, tetapi juga menjadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan”.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam konteks kepemiluan, karena Bawaslu sebagai lembaga formal yang bertugas mengawasi jalannya pemilu masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah pengawasan.

Sejatinya lanjut Abhan, pengawas itu adalah publik. Bawaslu ada dikarenakan Undang-Undang, tetapi jika seandainya Bawaslu tidak ada, maka yang mempunyai tugas secara penuh untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu adalah masyarakat.

Begitu pentingnya peranan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang dapat berdampak langsung pada dirinya. Salah satu contoh misalnya, jika masyarakat tidak mengontrol tahapan pemilu, seandainya dirinya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pastinya masyarakat tidak mengetahui hal itu, sehingga haknya tidak bisa digunakan dalam proses Demokrasi.

“Contoh lain, ketika terjadi Money Politik (Politik Uang) yang masuk termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa dan merupakan embrio dari korupsi, dampaknya adalah terkikisnya¬† nilai-nilai demokrasi. Dampak yang juga bisa ditimbulkan ketika calon pemimpin terpilih dengan menggunakan politik uang, hal pertama yang di pikirkan adalah mengembalikan modal dan menambah asset untuk mencalonkan diri di periode selanjutnya. Untuk memontong rantai itu, solusinya mengkampanyekan gerakan menolak Poltik uang” pungkasnya.

(Red/asd)