UU KPK Yang Sudah Disahkan Terjadi Tumpang Tindih Hukum

Saksimata.co – Depok – Munculnya berbagai macam persoalan di ranah tubuh KPK serasa tiada henti, mulai dari isu dugaan adanya Radikalisme, Taliban, Pimpinan KPK baru yang dinilai bermasalah, kontroversi teror penyiraman air keras Novel Baswedan, hingga Revisi UU KPK yang baru.

Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Benydictus Siumlala MS, merasa sangat prihatin dengan kondisi adanya revisi UU KPK yang sudah disahkan karena dianggap melemahkan lembaga anti rasuah itu. Menurutnya, secara nalar logika akal sehat seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

” Sejak UU KPK secara sah diberlakukan mulai tanggal 17 Oktober 2019 kemarin, pimpinan KPK bukan┬álagi sebagai penyidik dan penegak hukum. Hal lain dalam undang-undang ini yang menurut kami sangat bermasalah karena adanya hukum tumpang tindih antara pasal 69 dan pasal 70″ kata Benny.

Benny menerangkan, jika dilihat dari pasal tersebut, terdapat dua pasal dalam UU KPK hasil revisi yang bertentangan. Pasal 69D yang merupakan ketentuan peralihan menyebutkan sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini. Namun, dalam Pasal 70C disebutkan pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

“Jadi intinya ketika kita mengikuti pasal 69 melanggar pasal 70, ketika ikut pasal 70 melanggar pasal 69” Terangnya saat menghadiri diskusi #Nalar Kritis Mahasiswa di Kampus Politeknik Negeri Jakarta, Senin (18/11).

Dalam Acara diskusi tersebut, telah hadir Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar, yang menyoroti terkait dengan pentingnya Mahasiswa menggunakan akal pemikirannya secara kritis dalam berbagai hal, mulai dari aspek kemanusiaan sampai dengan penegakan hukum.

“Ketika anda mengkritisi dan menginginkan adanya penegakan hukum, jaminan kesehatan, berbicara kemanusiaan, itu artinya anda semua membangun jaminan masa depan,Kenapa harus ada nalar kritis karena didalamnya ada rasionalitas yang bisa memastikan kehidupan kita untuk bisa lebih baik dan progresif di masa depan,” Pungkasnya.

(Red/Asd)