Politik

Pemerintah dan DPR Harus Berkomitmen Berantas Korupsi

Saksimata.co – Depok – Upaya pemberantasan korupsi era Presiden Jokowidodo-Ma’ruf Amin masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Lima progam prioritas Pemerintahan 2019-2024 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Minggu, (20/10) tidak membahas mengenai pemberantasan korupsi. Padahal, sebagaimana nashkah akademik yang dikeluarkan para ahli dengan judul “Surat Terbuka Kepada Presiden terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi” pembangunan tidak akan tercapai jika praktik korupsi marak di Indonesia.

Herzaky Mahendra Putra, Ketua ILUNI UI, menegaskan kalau korupsi merupakan kejahatan luar biasa,  karenanya, perlu upaya-upaya luar biasa dalam memberantasnya. KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 merupakan salah satu upaya luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Selama ini, sepak terjang KPK memberikan harapan baru dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Karena itu, KPK sebagai lembaga, terlepas dari siapapun komisioner dan ketuanya, seharusnya menyadari tanggungjawab besar yang di emban di pundaknya. KPK harus selalu menjaga integritas, independensi (menolak intervensi dari siapapun), dan bersikap adil (tidak tebang pilih).

Pemerintah, lanjut Herzaky, perlu menunjukkan aksi nyata komintennya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika pemerintah meyakini revisi UU KPK memang bagian dari jalan untuk penguatan KPK, maka pemerintah perlu memastikan kinerja KPK memang semakin membaik kedepannnya. Jika sebaliknya yang terjadi, publik akan menilai komitmen pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pemberantasan korupsi sebatas retorika belaka.

Pemerintah tutur Herzaky, harus lebih mampu menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu memiliki sensitivitas tinggi akan harapan publik terhadap KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan memang penting, tapi jika kewenangan Pemberantasan KPK terbonsai, publik menangkapnya sebagai penurunan kominten pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhan, yang menyoroti era pemerintahan Jokowi selama ini cenderung terlihat tidak menentukan fokus arah pemberasan korupsi di Indonesia.

Kalau kita bicara soal pemberantasan pemberantasan korupsi, evaluasi lima tahun ke belakang, sangat banyak sekali pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, misalnya pelemahan-pelamahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang nyata dilihat oleh masyarakat hari ini, dan tidak terlihat sama sekali kominten antikorupsi yang serius  ditunjukkan oleh pemerintah ataupun DPR, ” tegas peneliti ICW itu, saat menghadiri diskusi, dengan tema “Arah Pemberantasan Korupsi Era Pemerintahan Jokowidodo-Ma’ruf Amin”Senin, (9/12).

Satu catatan mengenai arah pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah UU KPK. Akademisi Junaidi sabilih menilai UU KPK adalah desain baru untuk kelembagaan menjadi lemah dan bahkan cenderung ke arah lumpuh ((Design to be paralysed).” Presiden jangan melupakan amanat reformasi, dimana isu korupsi merupakan perhatian utama. Ingat bahwa Permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara,” Ujar Junaidi.

Sebagai Amanat Reformasi dalam TAP MPR VIII/2001, “Mendorong partisipasi masyarakat luas dan mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat,”Junaidi menekankan seharusnya peran serta masyarakat diperkuat dalam UU KPK yang baru. Tapi, bagaimana denagn UU KPK yang baru? segala hal berbau “publik” direvisi seperti pasal 11. Perhatian publik tidak lagi menjadi indikator dalam wewenang KPK. Jangan biarkan refomasi dikorupsi, tegas Junaidi.

Diluar presiden dan KPK, partai politik bisa memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sayangnya, partai politik sejak 1999 belum mampu menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Parpol sendiri masih sibuk berkubang dalam berbagai permasalahan, terutama citranya yang lekat dengan tidak pidana korupsi, demikian Agun Gunanjar Sudarsa, Anggota DPR RI 2019-2024 dari Fraksi Golkar.

Agun menilai, kemauan dan kemampuan profesional parpol di era reformasi dalam membentuk dan memelihara konsituen masih rendah. Sebagai besar partai dekat dengan masyarakat karena membutuhkan suara dukungan dalam pemilu. Kurangnya kedekatan parpol dengan rakyat, membuat berkembangnya upaya politik transaksional (Money Politics) yang di anggap dapat memenuhi tuntutan dan pragmatisme pemilih.

Red.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*

Back to top button