Perda IMB dan Perda Ketertiban Umum Sering Diselewengkan, LSM Penjara:Usut Oknum yang Tidak Bertanggungjawab

Saksimata.co – Depok – Perda IMB  dan Perda Ketertiban Umum diduga sering dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi maupun golongan dalam penerapannya. Indikasi ini bisa dilihat dari tebang pilihnya penegakan hukum serta lemahnya penindakan terhadap para oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang yang diberikan.

Kordinator Lapangan LSM Penjara Depok, Munir Menjelaskan, Salah satu contoh yang terjadi setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri Depok menetapkan sebagai tersangka Oknum Satpol PP kota Depok terkait dengan kasus pencaloan pengusuran IMB pada salah satu bangunan Apartemen Kos-kosan. Pelanggaran yang juga dilakukan oleh oknum pengembang dan pengusaha berbasis bangunan baik Gedung maupun non Gedung seperti, Ruko, Bangunan, Perumahan, Apartemen, Kos-kosan dan lain sebagainya, dijadikan kesempatan oleh mereka dikarenakan penegakan Perda tersebut tidak diterapkan sebagaimana semestinya.

“,Bahwa kasus yang terjadi  yang melibatkan salah satu oknum yang berkaitan dengan pungli dan gratikasi IMB, kita menduga kuat, kasus itu melibatkan banyak oknum, baik dari Dinas Penanaman Modal satu pintu beserta dengan satpol dan unsur ASN, kita menduga kuat oknum itu selama ini bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam penegakan Perda IMB itu sendiri, kami minta agar semua bangunan yang tidak memiliki IMB supaya diberikan sanksi sesuai mekanisme peraturan yang berlaku. Kita juga menilai terkait dengan Perda Ketertiban Umum terkesan tebang pilih, contohnya Sebagian wilayah banyak pedagang miras tidak tersentuh sama sekali kalau begitu logika kita berfikir disitu ada yang mengamankan atau gratifikasi”. Katanya kepada wartawan, Disela Aksi Unjuk Rasa berlangsung di Depan Kantor Kejari Depok, Senin (23/12/2019).

Mengenai dengan permasalahan ini Lanjutnya, kami meminta  agar aparat yang berwenang mengusut tuntas dan menindak lanjuti semua oknum yang terindikasi kuat terlibat dalam kasus ini, karena bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan.

(Red/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*