Demi Transparansi, Pungutan Dana Dari Masyarakat di Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta Harap dilakukan Audit

Saksimata.co – Depok – Ketua LSM Garda Pena Indonesia sekaligus Pemerhati Pendidikan Cornelius Leo Lamongi menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 55 Ayat 2 mengharuskan adanya Transparansi dan Audit terkait dengan Pungutan dana dari Masyarakat/Siswa untuk keperluan biaya Pendidikan ditingkatan SMA dan SMK, baik Negeri maupun Swasta.

Menurutnya, pada pelaksanaan PP 48 tahun 2008 belum sepenuhnya diterapkan, karena masih ada Pasal yang terabaikan atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Jika dinyatakan keterlibatan masyarakat secara sukarela memberikan sumbangsih berupa dana kepada Lembaga Pendidikan harus mampu dipertanggungjawabkan.

“,Memang di PP 48 Pasal 1 dan 2 boleh memungut biaya itu benar, tapi ingat di Pasal penutup harus dipertanggungjawabkan. maka saya minta semuanya kembali ke PP 48 secara utuh, jadi apa yang ada di PP 48 Pasal 55 Ayat 2 seluruh sekolah di harus di Audit oleh Auditor Umum. Jadi taati aturan, audit dan trasparansikan. ini terjadi di seluruh Indonesia di SMA dan SMK dan kami sudah mengirim surat kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat supaya segera dilakukan pengarahan atau dilakukan Audit”terangnya kepada sejumlah awak Media, Senin (6/1/2020)

Cornelius menyebutkan berdasarkan PP 48 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2 berbunyi”,Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan satuan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, di Audit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala Nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri”jelasnya.

Ia. berharap  agar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) agar memberikan arahan serta mengawasi seluruh Lembaga pendidikan di Indonesian, agar menerapkan secara penuh PP 48 tahun 2008, terkhusus pada pasal 55 ayat 2 yang mengharuskan adanya Audit dari segi keuangan yang pendanaannya bersumber dari Masyarakat berapapun jumlahnya.

“,Saya minta kepada pimpinan dalam hal ini Kemendikbud melakukan pengawasan terhadap  PP 48 ini”pungkasnya.

(MA/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*