Dinilai Tidak Berpihak kepada Buruh, FSPMI Tolak RUU Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Saksimata.co – Depok – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Kenaikan Iuran BPJS kesehatan, karena dianggap tidak berpihak dan menyesarakan kaum buruh.

Ketua Ferderasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Depok Wido Pratikno mengungkapkan,”Penolakan terhadap UU Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS kesehatan didasari berbagai macam permasalahan diantaranya; Tenaga kerja asing dibebaskan masuk ke Indonesia,  pesangon dihilangkan, sistem kerja ousorshing dan kontrak bebas dilakukan, permasalah upah minimum, Jam kerja diatur perjam, serta permasalahan Iuran BPJS kesehatan dinaikan, walaupun sudah belaku per satu Januari, tetap kami menolak”tegasnya kepada saksimata.co, (13/1/2020).

Untuk menyelesaikan permasalahan ini tegas Wido, Pemerintah bersama DPR harus bisa mendengarkan aspirasi dan memikirkan permasalahan kesejahteraan kaum buruh. Menurutnya, adanya undang-undang bertujuan melindungi masyarakat secara umum.

“,undang-undang itu bertujuan melindungi rakyatnya. negara atau pemerintah harus memikirkan kesejahteraan. jika tidak terpenuhi dari komitmen DPR RI  dan tidak ada Perubahan selanjutnya, maka jalan lain yang bisa kami lakukan yaitu mogok kerja secara Nasional”tegasnya.

(MA/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*