Komunitas pemuda dan organisasi masyarakat di Kota Depok Unjuk Rasa Tolak LGBT

Saksimata.co – Depok – Ratusan anggota organisasi masyarakat dan komunitas di Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa menolak Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Jum’at (31/1/2020).

Kelompok masyarakat tersebut tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri (ACN), Garda Pembela Umat dan Bangsa (GARUDA), Jawara Betawi 411, Jawara Bela Ummat, Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Depok, Solidaritas Peduli Jilbab (SPJ) Depok, KAMMI Depok, PEJABAT, Muslim Design Community Jabodetabek, dan beberapa komunitas lainnya.

Koordinator Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) Erik menyatakan, Penolakan itu dilakukan melihat kekhawatiran masyarakat Depok dengan meningkatnya jumlah penderita HIV setiap tahun di Kota Depok. Pada 2017, Dinas Sosial Depok menyatakan bahwa  114 dari 222 orang yang terinfeksi HIV adalah gay. Di tahun 2018, dari 168 orang yang terinfeksi HIV didominasi oleh pelaku homoseksual.

“Kami jelas menolak adanya LGBT di Kota Depok dan melihat adanya Intervensi dari komnas HAM dan Dunia Internasional. Kami dapatkan data Menurut CDC di tahun 2012, insiden HIV pada homoseksual sebanyak 12% sejak 2008-2010. Di Amerika, dari 1.1 juta penduduk yang terinfeksi HIV, 52% nya adalah pelaku homoseksual. Dimana HIV pada homoseksual bertanggung jawab menyumbangkan 2/3 dari total kasus baru HIV pada homoseksual. Hal ini menunjukkan betapa tingginya resiko terinfeksi HIV pada kaum homoseksual,”ungkap Erik ketika ditanya tentang kasus HIV.

Erik Menambahkan, “Tekanan dari dunia Internasional untuk pengesahan perkawinan sesama jenis di Indonesia juga tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Di 2010, Organisasi Amnesti Internasional menyatakan bahwa masih ada 76 negara yang menolak pengesahan perkawinan sesama jenis, namun jika kita melihat pernyataan yang keluar di tahun 2020, hanya tersisa 60 negara yang belum mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ini artinya kerja-kerja mereka militan dan berhasil dan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim sudah pasti menjadi target untuk menjadi role model negara muslim lainnya di dunia,”jelasnya disela-sela aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Depok.

Selain itu, untuk mendukung surat edaran Pemerintah Kota Depok tentang pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga terhadap perilaku penyimpangan seksual juga membawa empat tuntutan masyarakat. Pertama, menuntut Pemkot Depok untuk melaksanakan penguatan ketahanan keluarga terhadap perilaku penyimpangan seksual. Kedua, mendesak pembahasan dan pengesahan raperda Anti LGBT untuk segera menjadi Perda di Kota Depok. Ketiga, menuntut Pemkot Depok untuk konsisten terhadap visi kota Depok yang relijius. Keempat, menuntut Pemkot Depok untuk menjadikan Kota Depok sebagai kota ramah anak.

“Raperda anti LGBT kota Depok sudah memenuhi aspek yang menjadi unsur pembuatan sebuah perda yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Pada aspek filosofis terdapat sila pertama dan kedua Pancasila dan LGBT sangat bertentangan dengan sila yang menjadi dasar Raperda tersebut”papar Erik.

Sementara, menurut Ketua Garda Pembela Umat dan Bangsa (GARUDA) mengatakan “LGBT telah difatwakan haram oleh MUI, oleh karena itu GARUDA mendukung dan mengawal sepenuhnya agar dilaksanakan tuntutan-tuntutan kami terhadap perilaku penyimpangan seksual/LGBT guna terciptanya visi kota Depok yakni menjadi kota yang unggul, nyaman dan relijius”, tutupnya.081280361643081280361643




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*