Akademisi : DPR dan Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Menyusun RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Saksimata.co – Depok – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Maria Farida Indrati mengharapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

“,Saya sangat khawatir ketika puluhan undang-undang dijadikan satu, apakah bisa menimbulkan harmonisasi, Jangan sampai ini nantinya menimbulkan permasalahan” Ujar Maria saat menjadi pembicara dalam Diskusi ‘Menyikapi Omnibus law Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja’ di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, (6/2/2020).

Maria menyarankan, sebagai upaya menyikapi pembentukan UU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah perlu mempertimbangkan hal berikut ini;

1. Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian dan partisipasi masyarakat.

2. Diperlukan sosialisasi yang luas, terutama bagi pejabat dan pihak yang terkait dalam subtansi RUU nya, kalangan potensi hukum, dan akademisi.

3. Pembahasan di DPR yang transparan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan RUU dan tidak tergesa-gesa pembahasannya.

4. Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU tersebut.

5. Mempertimbangkan keberlakuan undang-undang yang berdampak (eksisting) selanjutnya.

Rencana Pemerintah ingin mempercepat Penyederhanaan aturan yang berjumlah puluhan menjadi satu undang-undang (UU). Menurutnya,”Mempercepat pembuatan omnibus law membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Mulai proses pemetaan, penyisiran sejumlah UU, hingga mencabut pasal-pasal yang saling tumpang tindih di berbagai peraturan”tegasnya.

Sementara, Badan Legislasi DPR RI  Adang Daradjatun menuturkan, dengan adanya tumpang tindih peraturan, hyper regulasi, dan disharmonisasi regulasi selama ini membuktikan bahwa Indonesia sesungguhnya memang membutuhkan terobosan baru dalam Penyederhanaan dan pengharmonisasian yang efektif melalui konsep omnibus law.

“Penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan memperhatikan prinsip, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penyusunan regulasi, tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam penyusunan regulasi,”pungkasnya.

(Red/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*