Ingin dilibatkan dalam Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Serikat Pekerja Tagih Janji Anggota DPR RI

Saksimata.co – Depok – Kelompok serikat pekerja kota Depok, menagih janji Anggota DPR RI dalam Aksi tanggal 12 Februari 2020 lalu, yang ingin melibatkan buruh dalam pembahasan Revisi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“kemarin kita sudah aksi dari SPSI di Gedung DPR RI dan kita ditemui dengan komisi IX, intinya kita akan diberitahukan kalau ada undang-undang Omnibus law yang merugikan pekerja dan membahas bersama-sama, itu janji dari komisi IX. Kita berharap jangan sampai DPR merugikan buruh yang ada di Indonesia,” kata Sukyio, Ketua PUK SP KEP SPSI, kepada saksimata.co (14/2/2020).

Menurutnya, keterlibatan kaum buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta kerja sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi, mengingat informasi yang diterima saat ini, RUU tersebut berpotensi merugikan kaum buruh.

“sampai dengan saat ini mengenai dengan Draf RUU Omnibus Law ini kita belum terima, tapi kita mendengar isu-isu mengenai draf RUU Omnibus Law itu mengenai ketenagakerjaan, tenaga asing dipermudah ijinnya masuk ke Indonesia , kontrak kerja tidak ada batasnya, hitungan kerja upahnya perjam, masalah pesangon dll, Ini kita tentang. Kita setuju dengan investasi masuk Indonesia, tapi jangan sampai RUU Omnibus Law ini merugikan buruh,” Ujar Sukyio.

Dirinya menambahkan, apabila Draf RUU Omnibus Law cipta kerja nantinya secara jelas merugikan buruh, ia meyakini seluruh serikat pekerja akan secara serentak melakukan aksi protes kepada DPR dan pemerintah, sebagai bentuk penolakan.

“menurut saya untuk RUU Omnibus Law sebaiknya dikembalikan kepada undang-undang awal, masalahnya untuk investasi UU ketenagakerjaan bukan satu-satunya penghambat untuk investasi, kalau nanti akhirnya undangan-undang itu merugikan buruh pasti kita lakukan aksi penolakan, kita tunggu instruksi dari pusat,”tegasnya.

(Red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*