Menolak Alun-alun Dijadikan Sebagai Tempat Kegiatan, Pandangan Masyarakat Tehadap Pemkot Depok Menjadi Buruk

Saksimata.co – Depok – Sejumlah pihak mengaku resah dan berpandangan negatif terhadap Pemerintah Kota Depok, karena menolak izin penggunaan fasilitas Alun-alun di jalan Boulevar Grand Depok City, untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan.

Sebelumnya beberapa pihak telah melayangkan surat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLHK), sebagai bentuk ketaatan admistrasi permohonan pemakaian sarana tempat yang ada di area alun-alun tersebut. Sebut saja Organisasi Wartawan ingin menyelenggarakan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Pendopo Alun-Alun Kota Depok. Namun usaha yang dilakukan tidak sesuai harapan, hingga pada akhirnya panitia HPN memutuskan kegiatan ini dilaksanakan di Balai Rakyat Beji, Depok pada 29 Februari 2020 mendatang.

“Demi mendengar aspirasi teman-teman wartawan, dan demi menjaga harga diri wartawan yang sudah dilecehkan pemkot terkait giat HPN, maka tawaran lisan Pemkot dalam hal ini DLHK kami tolak. Jangan setelah kami bereaksi maka Pemkot sok peduli. Ini masalah harga diri dan profesi kami,”tegas Adi Rakasiwi selaku Panitia HPN, Senin (24/2/2020).

Selain itu, hal yang sama dilakukan oleh Maspolin,  melayangkan surat perizinan kepada DLHK untuk menggelar kegiatan event di tempat itu, akan tetapi penolakan Penggunaan fasilitas Alun-Alun kembali terjadi.

Ketua Tim Akar Rumput (TAR) Kota Depok Andi Saputra, ikut menyoroti permasalahan ini. Dirinya mengaku,”menolak keras terkait Alun-Alun yang hanya bisa digunakan untuk kegiatan Pemerintah kota Depok dan Masyarakat tidak tidak diperbolehkan. Pemerintah terlihat tebang pilih dalam penggunaan alun-alun tersebut”ujarnya, dengan nada kesal.

Kritikan tajam juga datang dari Eliadda daeli, yang sering disapa El-, selaku Ketua komunitas Pikat Kota Depok. Menurutnya, sikap pemerintah yang tidak memberikan izin penggunaan fasilitas kepada masyarakat,”sangat disayangkan, secara tidak langsung pemerintah melukai hati rakyatnya. Terwujudnya pembagunan alun-alun tersebut menggunakan uang rakyat, namun mengapa pemerintah tidak mengakomodir perijinan penggunaan fasilitas alun-alun. Sedangkan masyarakat mengadakan kegiatan yang positif” kata seorang aktivis muda itu.

Eliadda menyarankan,”pemerintah kembali mengkaji ulang permasalahan ini, karena jika tidak adanya peninjauan klarifikasi dari pemerintah, ini akan menjadi suatu pemicu akar masalah selisih faham antara pemerintah dan masyarakat, karena dengan kasus keluhan¬† itu stigma masyarakat terhadap pemeritah akan buruk”.




One thought on “Menolak Alun-alun Dijadikan Sebagai Tempat Kegiatan, Pandangan Masyarakat Tehadap Pemkot Depok Menjadi Buruk

  1. Dewi Roos

    Pemerintahan membangun sarana prasarana utk rakyat, pakai uang rakyat, ya semestinya diperuntukkan untuk rakyat, palagi ni yg katanya Alun” kota depok ya dipakailah utk rakyat ,yg penting sama” jaga kebersihan, kelestarian lingkungan .. gtu aja kok repot

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*