Mahasiswa dan Buruh Sepakat Menolak RUU Cipta Kerja

Saksimata.co – Depok – Rancangan Undangan-undang Omnibus law Cipta kerja, yang digagas oleh Pemerintah menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan Buruh dan Mahasiswa.

Mereka menilai alasan Pemerintah melakukan revisi UU Cipta Kerja untuk meningkatkan Investasi, merupakan alasan yang tidak tepat. Bahkan penyusunan RUU ini memiliki  kecacatan hukum dalam penyusunannya, serta berpotensi menghilangkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pekerja.

“Ini RUU cipta masalah, cipta sengsara, kami nyatakan menolak. kalaupun UU ini dipaksakan tetap ada dan tetap dibahas, namanya RUU cipta sengrasa, karena isinya ini adalah kesengsaraan, menghilangkan kesejahteraan dan perlindiungan bagi kaum buruh. Sedangkan perameter kesejahteraan  harus memenuhi unsur kualitas lapangan kerja, kualitas pendapatan, kualitas jaminan sosial,”tegas Deputi Presiden dan Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi, Senin(2/3/2020).

Masalah lain yang bisa dilihat dalam RUU Cipta Kerja tersebut, tidak terpenuhinya asas keterbukaan, sebab keterlibatan publik mulai dari tahap perencanaan tidak dilakukan, sehingga sikap pemerintah dalam menyusun RUU ini terkesan tertutup dan mengabaikan partisipasi publik.

“Keterlibatan publik tidak dilakukan sejak awal, yang harusnya dari tahap perencanaan sudah dilakukan, publik tidak cukup hanya dengan membuka draf yang telah ada, tapi pembentuk undang-undang harus lebih dulu menampung aspirasi, baru kemudian draf rancangan undang-undang disusun”sambung ketua BEM Universitas Indonesia Fajar Adinugroho.

Sementara, Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Charlie Albajili menyarankan, agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta kerja, karena telah terbukti cacat secara hukum. Menurutnya UU ini bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan investasi, namun bisa dilakukan dengan cara penegakan tindak pidana Korupsi dan efesiensi birokrasi.

“Saya pikir DPR harus menolak pembahasan RUU cipta kerja, karena proses secara formilnya tidak layak secara hukum dan ada banyak alternatif yang bisa dilakukan, bisa revisi UU atau bahkan penegakan tindakan pidana korupsi dan efesiensi birokrasi, kalau memang tujuannya memperlancar investasi,”pungkasnya.

(Red/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*