Ini Pernyataan Lembaga dan Organisasi Kristen Terhadap Raperda Depok Kota Religius

Saksimata.co – Depok – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Depok Kota Religius, yang di usulkan oleh Pemerintah Kota Depok, mendapat pernyataan sikap dari Lembaga dan Organisasi Kristen di Kota Depok.

Mereka menyebutkan, sebagai Mitra Pemerintah Kota Depok, diskusi dan kajian telah dilakukan secara bersama, yang diprakarsai DPC PIKI Kota Depok,  dengan menghadirkan Pakar Hukum, Pimpinan Kebijakan Publik, Pakar Sosial Kemasyarakatan, para Pemimpin Gereja di Kota Depok, Pimpinan Lintas Agama, para Cendekiawan dan Dosen termasuk Sekda Kota Depok dan Pengusul Reperda Kota Religius, yaitu Kabag Kesejahteraan dan Sosial.

Dalam konferensi Pers, Rabu (23/7/2020). Dihadiri oleh Ketua Umum PGIS Pdt. Bebalazi Zega S.Th, MMin, Wakil Ketua 1 Pdt. Linda Purba, Wakil Ketua 3 Romy Palit MTh, Ketua DPC PIKI Depok Mangaranap Sinaga SE.MH, Sekretaris PIKI Boy Loen SE,MM, Ketua Bamagnas Kota Depok Pdt. Steven Hutabarat STh, MPM, Ketua GAMKI Kota Depok Ferry Siburian MPd, sekretaris GAMKI Perayun SPd, Ketua GMAHK Cilodong Leo Pinem SE, Ketua PWKI Teosye Leander,Sekretaris PWKI Endang, Pengurus GMKI Devi. Menyampaikan pertanyaan bersama terkait usulan pemerintah Kota  Depok untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Religius. Berikut Pernyataan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok :

1. Persatuan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

2. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum dan dasar dari penyusunan peraturan daerah.

3. Pembentukan sebuah Peraturan Daerah (PERDA) sebagai bagian dari peraturan perundangan-undangan hendaknya memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 5. Dalam membentuk  Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi; a.kejelasan tujuan b.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c.Kesesuaian antara jenis, hieharki dan materi muatan d. dapat dilaksanakan e.kedayagunaan dan kehasilgunaan f.kejelasan rumusan g.keterbukaan.

4. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan di point nomor 3a diatas, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam Executive Summary yang disampaikan Pemerintah tentang Raperda Depok Kota Religius, tidak mempunyai tujuan yang jelas.

5.  Dalam point 3c disampaikan bahwa lahirnya sebuah perda hendaknya memperhatikan asa kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam executive summary, kami belum melihat isi dari materi muatan yang dimaksud. Pemerintah hendaknya memperhatikan pasal 6 UU No. 12 tahu 2011, dimana RAPERDA dimaksud harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan dalam kedudukan hukum pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan asas lainnya.

6. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan dalam point 3d adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangan-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kita harus memperhatikan dengan baik, apakah Perda Depok Kota Religius sudah efektif dan dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai Perda ini akan menimbulkan masalah baru, terlebih jika kita memperhatikan bahwa Rancangan ini dimaksud untuk menjabarkan dari Visi Kota Depok: Nyaman, Unggul dan Religius, dimana Pemerintah kelihatannya hanya mengambil satu bagian, yaitu Religius dan seperti mengesampingkan Visi Kota Depok yang Nyaman dan Unggul.

7. Demikian juga dengan asas dalam point 3e asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita harus melihat kembali, apakah memang benar bahwa RAPERDA DEPOK KOTA RELIGIUS ini sudah menjadi kebutuhan kota Depok saat ini, sehingga akan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

8. Selain itu MPH PGSI kota Depok juga melihat bahwa sejatinya semua agama yang sudah mempunyai kitab suci dapat menjadikannya panduan hidup untuk berakhlak dan moral yang baik. Tanpa RAPERDA, jika tugas dan peran tokoh masyarakat agama dimaksimalkan ditambah dengan peraturan-peraturan yang sudah ada seharusnya lebih cukup.

9. Religius unsurnya internalisasi agama dalam diri individu. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dan pengalaman beragama. Sehingga hal ini sangat pribadi dan tidak bisa diatur pihak eksternal. Kereligiusan merupakan wujud laku dari orang-orang yang mengakui kuasa dan kerahiman Allah. Warga Indonesia sadar menjadikan Pancasila sebagai landasan bersama dimana Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan kuasa dan kerahiman Allah. Karenanya jangan mengecilkan nilai kereligiusan dengan membatasi pada hal-hal yang bersifat administratif. Nilai-nilai kereligiusan tidak didasarkan pada hal-hal administratif. Biarlah menjadi tugas pemimpin umat beragama dalam menjalankan kehidupan beragamanya.

10. Saat ini kita membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang latar belakang suku, agama, as, antar golongan, bersatu padu menanggulangi COVID-19. Perda disusun salah satunya bertujuan menjawab permasalahan masyarakat. Perda disusun salah satunya menjawab permasalahan masyarakat. Perda penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan karena COVID-19 masih akan ada lama bersama kita, mengingat vaksin belum ditemukan.

11. Adaptasi kebiasaan baru dalam rangka mencegah perluasan COVID-19 membutuhkan konsentrasi penanganan di tingkat daerah. Agenda Pilkada juga akan kontestasi terkait penanganan COVID-19. Oleh karena itu sejak dini perlu dijadikan perhatian bersama.

12. RAPERDA ini belum menjadi kebutuhan rakyat Kota Depok. Bila tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Kota Depok, maka baiklah dibuat suatu Raperda yang holistic atau menyeluruh yang dapat melingkupi visi kota Depok: Nyaman, Unggul dan Religius, tanpa dipisah-pisah.

(MA/SM).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*