Perwakilan dan Keterwakilan Politik Perempuan: Diperlukan keberpihakan pada agenda dan isu perempuan

Saksimata.co – Jakarta – Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terlihat mengalami peningkatan, namun keberpihakan mereka pada agenda dan isu perempuan masih rendah.

“Pada pilkada 2020 saat ini, setidaknya di ikuti oleh 1233 perempuan, atau 11,43% pendaftar bakal calon kepada daerah. Hal ini mendakan terdapat peningkatan dari pilkada sebelumnya di tahun 2017 dengan hanya sekitar 6,7%,”ujar Ardana Ulfa Azis, Anggota Bawaslu Jakarta Selatan, selaku pemantik pada diskusi Webinar bertema Agenda Politik Politisi Perempuan calon Bupati/Walikota pada Pilkada 2020, yang diselenggarakan oleh Nagara Institut (10/9/2020).

Perempuan sebagai wujud dari demokrasi, wujud dari kehadiran keadilan dan kesetaraan. Seharusnya kehadiran perempuan menjadi representasi dari Kepentingan-kepentingan Perempuan itu sendiri. Bahkan kita harus bisa mengukur bagaimana politisi perempuan itu betul-betul bekerja atas nama Rakyat, atas nama Negara, bukan atas nama yang lainnya.

Kurator Nagara Institut, Dr. Mulyadi, S.Sos, M.Si menuturkan, jika Perempuan terpilih menjadi Kepala Daerah, belum tentu kemudian mewakili aspirasi perempuan pada umumnya. Sebagaimana seharusnya, latar belakang munculnya perempuan dalam dunia politik akibat ketidakadilan yang berkembang dalam proses politik, yang menempatkan perempuan pada posisi tidak berdaya.

“Ada kontruksi budaya, kontruksi sosial, kontruksi hukum, politik, dan sebagainya, yang menempatkan perempuan pada posisi ketidak Adilan. Sehingga muncullah gerakan-gerakan politik untuk masukkan¬† perempuan di dalam politik,”Jelas Dosen SKSG UI dan Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia itu.

Masuknya Perempuan dalam dunia Politik, jika dilihat dari sudut pandang Partai memiliki tiga model Yaitu model perwakilan, model delegasi atau model persamaan. Model persamaan menggap bahwa seluruh aspirasi perempuan harus diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri. Sebaliknya, model perwakilan menanggap Aspirasi perempuan boleh saja diwakili baik dari Pihak laki-laki, maupun perempuan. Sedangkan Model delegasi dianggap sebagai orang yang di utus masuk ke politik itu adalah orang yang memang memahami perempuan.

“itu kalau partai politiknya sehat, namun kalau partai politiknya sakit, dia akan mengutus orang-orang seperti partai politik yang sakit itu. Model persamaan dan model keterwakilan tidak ada masalah, Yang bersalah itu model adalah delegasi, partai politik mendelegasikan masalah ini kepada anggotanya, apakah yang dibicarakan masalah perempuan, tergantung partai politiknya, kalau partai politiknya sehat dia akan bicara masalah perempuan, namun ketika partai politiknya sakit, dia tidak akan berbicara masalah perempuan, dia akan bicara masalah kepentingan partai politik itu sendiri,”tutup scientist tersebut.

(MA/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*