Pemuda Muslimin Kota Depok Tolak Umnibus Law Cipta Kerja

Saksimata.co – Depok – Ketua Umum Organisasi Pemuda Mulslimin Kota Depok, Khairul Akandi menyatakan dengan tegas menolak dan meminta kepada Pemerintah untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“kami menolak dan meminta kepada pemerintah (legislatif dan eksekutif) untuk membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja. Karena kami melihat keberpihakan UU ini terhadap para pengusaha.”tegas Akha, dalam Realese yang diterima, Sabtu (10/10/2020).

Paska pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Lanjutnya, Pada Senin, 5 Oktober 2020. Mengundang banyak reaksi dari seluruh lapisan masyarakat terutama para buruh dan karyawan. Tidak lepas juga muncul petisi penolakan dari para Tokoh Agama, OKP, Aktivis dan kalangan lainnya.

Begitu juga dengan Pemuda Muslimin Kota Depok, yang juga ikut mengkritisi serta memberikan pernyataan penolakan terhadap Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dengan alasan tidak tepat dikala Bangsa sedang mengalami Pandemi Covid-19.

“Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja seolah-olah dipaksakan tanpa melihat kondisi rakyat yang banyak kehilangan pekerjaan (PHK) dimasa Pandemi Covid-19 ini, kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah tentunya disini (anggota legislatif) kepada siapa? Harusnya pemerintah menguatkan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia terutama disini para buruh, karyawan dan lain sebagainya bukan malah membuat susah rakyat kita.”ujar Akha, yang juga selaku Founder Lembaga Generasi Milenial Sadar Demokrasi.

Menurutnya, Adapun beberapa point Undang-undang Cipta Kerja yang sangat merugikan para pekerja, diantaranya;

1. Upah di dasarkan satuan per satuan waktu.

2. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang, dengan demikian TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia.

3. Seluruh peraturan tentang Cuti, Gaji, PHK diberikan kewenangannya terhadap perusahaan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja. Walaupun sudah diatur dalam UUD Ketenaga Kerjaan.

(MA/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*