Nagara Institut: 124 DINASTI POLITIK BERTARUNG DALAM PILKADA SERENTAK 2020

Saksimata.co – Jakarta – Nagara Institut kembali merealese hasil riset terkait masalah dinasti politik, dalam temuannya menunjukkan terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan maju sebagai calon kepala daerah.

Dari hasil riset yang ditemukan sebanyak 57 calon Bupati dan 30 calon wakil Bupati, 20 calon Walikota dan 8 calon wakil Walikota, 5 calon Gubernur dan 4 calon wakil Gubernur. Jumlah tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan gender, terdapat 67 Laki-laki dan 57 Perempuan. Dari 57 Perempuan tersebut terdapat 29 kandidat Perempuan yang merupakan istri dari dari Kepala Daerah sebelumnya.

“Dinasti politik menurut kami ini sudah sangat mengganggu, salah satunya adalah menyangkut dengan masalah kontestasi para pemimpin daerah. Ini Dampak dari dibatalkannya oleh mahkamah konstitusi undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 7 R, yang dimana melarang apa yang disebut dinasti politik untuk berkuasa di daerah”ujar Direktur Eksekutif Nagara Institut Akbar Faisal dalam konferensi Pers, di Jakarta (12/10).

Kurator Nagara Institut, Dr. Mulyadi La Tadampali menjelaskan, “Oligarki politik (badut politik) termasuk di dalamnya dinasti politik merupakan segelintir orang yang meraih kekuasaan aktual, jabatan politik, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR/DPRD, dan ke depan bisa Presiden melalui mekanisme kompetisi non-demokratis. Mereka umumnya tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas politik untuk memerintah dengan cakap. Orientasinya berkuasa yang didukung oleh oligarki ekonomi (bandar politik) dan oligarki sosial (bandit politik) sebagai sebagai strategi untuk menguasai, menjaga, mendominasi seluruh akses sumberdaya ekonomi seperti sumber daya alam dan sumber daya buatan. Oligarki inilah yang merusak demokrasi karena tidak ada kebebasan, keseteraan, dan persamaan politik dalam pemilu, serta mengabaikan hak-hak politik warga negara dalam kompetisi politik”, tegasnya.

Temuan penting Nagara Institute adalah hampir seluruh kandidat dinasti politik pada Pilkada 2020 merupakan pendatang baru. Ada 102 kandidat yang merupakan pendatang baru/tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Sedangkan kandidat dinasti politik yang mempertahankan jabatannya lebih sedikit dengan jumlah 22 orang. 124 kandidat dinasti politik tersebar merata di 270 daerah pemilihan.

Dari hasil Riset yang dilakukan, Nagara Institute menyimpulkan bahwa Pilkada 2020 masih berkutat dengan pola masalah yang sama dari pilkada sebelumnya. Fungsi rekrutmen partai politik masih jauh dari harapan. Partai politik belum berhasil untuk menjadi laboratorium yang menyiapkan calon pimpinan daerah yang berbasis pada nilai-nilai. Pragmatisme partai politik masih ditunjukkan dengan merekrut orang-orang yang bukan kader partai. Fungsi rekrutmen yang tidak berjalan baik semakin menyuburkan dinasti politik yang masih menjadi masalah dalam demokratisasi di tingkat lokal. Untuk menyelematkan alam demokrasi di Indonesia dan mencegah terjadinya perilaku koruptif di masa mendatang, maka Nagara Institute merekomendasikan untuk menutup pilihan terhadap kandidat kepala daerah yang terpapar dinasti politik.

Selanjutnya, dalam rangka perbaikan sistem partai politik di masa mendatang Nagara Institute memberikan rekomendasi kepada para pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk segera merevisi Undang-Undang Partai Politik khususnya mengenai kaderisasi partai politik yang mengharuskan seorang calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik telah berproses menjadi kader partai sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

(MA/SM)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*