Sosbud

Nikah Siri Bukan Alternatif : KUA Beji Himbau Masyarakat Untuk Menikahkan Putra-putrinya Sesuai Aturan Hukum

Saksimata.co –  Depok – Nikah Siri bukanlah Alternatif atau Solusi terbaik untuk mengatasi problem prosedur Perkawinan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota Depok Dede Nafis, Menghimbau agar Masyarakat menikahkan Putra-putrinya sesuai dengan hukum Undang-undang Perkawinan.

“Masih ada yang Menikahkan, Nikah tidak didaftarkan di KUA (Nikah Siri). Kalau memang remaja ini kurang umur, Pemerintah telah membuka peluang untuk minta ijin dispensasi dari Pengadilan Agama, supaya tidak melanggar hukum. Misalnya, yang umurnya kurang dari 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pemerintah tahun 2019, bahwa orang menikah mau laki-laki atau perempuan dibawah 19 tahun harus ada ijin dispensasi dari Pengadilan,”jelasnya kepada Saksimata.co ketika ditemui diruang kerjanya, di Kompek Perumahan Depok, Kecamatan Beji, (9/12/2020).

Selain itu, menurutnya jika alasan orang tua menikahkan anaknya dengan alasan menutupi rasa malu, karena sebelumnya anak tersebut telah melakukan hubungan suami-istri atau memiliki anak diluar pernikahan, sehingga pada akhirnya dinikahkan secara siri adalah hal yang tidak tepat, karena tidak sesuai dengan aturan Undangan-undang Perkawinan.

“Kalau Masyarakat berfikir, anak kurang umur atau anak tersebut sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan (Hamil) akhirnya dinikahkan Siri. Kami kasih pandangan kepada orang tua apa bedanya yang telah melakukan seperti itu dengan Nikah Siri, apakah menjadi halal, tidak menurut saya, jadi orang karena sudah hamil untuk menutupi malu. Tapi dasarnya tidak ditempuh, misalnya walinya tidak setuju, katanya bisa pakai Wali Hakim. Wali hakim itu harus kepala KUA, kalau menurut Undang-undang Perkawinan yang telah disempurnakan dalam kompilasi hukum hisab (keputusan bersama),”tegasnya.

Dirinya berharap kepada Pemerintah, untuk memberikan sebuah Sanksi terhadap seorang Wali Hakim yang menikahkan secara Siri terhadap suatu pernikahan, sebab pernikahan harus diakui berdasarkan aturan hukum yang sudah diatur dalam Perundang-undangan. Selain itu, Masyarakat harus menyadari Nikah Siri memiliki kelemahan, karena tidak memiliki kekuatan hukum.

(MA/SM)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*

Back to top button