Nasional

Sidang Perdana Syahganda Nainggolan, Tim Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Saksimata.co – Depok – Tim Kuasa Hukum, Syahganda Nainggolan, mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus menyebarkan berita bohong.

Dalam Sidang perdana Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan, di Pengadilan Negeri Kelas 1B Depok, Senin (21/12/2020). Terdakwa dijerat Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 14 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Syahganda didakwa atas dua pasal. Dakwaan Pertama pasal 14 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kedua pasal 14 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Ketiga pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata Arief Syafrianto selaku Jaksa Penuntut Umum, saat membacakan dakwaan di hadapan Majelis Hakim.

Sementara, Koordinator kuasa hukum Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri keberatan atas isi dakwaan tersebut, sebab tidak sesuai dengan Pasal yang dimaksud dalam Undang-undang IT pada proses penyidikan sebelumnya. Namun, Pasal yang disangkakan adalah murni penyebaran berita bohong.

“Ini tidak ada faktanya, yang tadinya di dalam penyidikan harusnya Undang-undang IT yang dijerat Pasal 28, sekarang tidak ada, murni kebohongan. Oleh sebab itu kebohongan itu adalah hak Allah menentukan, bukan haknya hakim, oleh sebab itu kami eksepsi, itu jelas-jelas ini berhubungan kebebasan menyampaikan pendapat. Bagaimana jika orang menyampaikan pendapat, dikatakan perbuatan pidana, bahaya. Saya katakan dakwaan ini menurut kami tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 E Ayat 2 dan juga Undangan-undang HAM.”tegasnya, memberikan keterangan kepada awak media.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan, Isi Pasal-pasal di dalam dakwaan tidak memenuhi semua unsur yang dimaksud, karena aturan yang tercantum dalam pasal itu tidak hanya mengatur tentang penyebaran berita bohong, tetapi juga menimbulkan keonaran atau keributan.

“Jika orang bohong itu dipidana, seandainya bohong, padahal beliau tidak bohong. Masalahnya Pasal¬†14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan sebagainya, itu unsurnya bukan hanya bohong, tapi ada keonaran, keonaran sesuai kamus bahasa Indonesia itu keributan. Contohnya, jika ada orang berteriak di dalam pasar ada kebakaran, terjadi keributan, orang berlarian itu yang dimaksud keonaran, Terjadi Tsunami atau didalam pesawat berteriak ada bom, itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Kalau hanya kebohongan saja harus di uji dengan Undang-undang dasar 1945 dan Undangan-undang HAM,”pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*

Back to top button