Nasional

Rp800 Miliar Dana APBD 2021 Pemkot Makassar Tak Terpakai, Mau Dikemanakan?

Saksimata.co – Makassar  – Diprediksi sebanyak Rp800 miliar dana APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar 2021 tak terpakai tahun ini.

Dana yang cukup besar ini tak terserap oleh kegiatan atau belanja operasional maupun belanja modal Pemkot Makassar.

Lalu kemanakah sisa anggaran APBD 2021 Pemkot Makassar ini?

Sebelumnya, Pemkot Makassar bersama DPRD Makassar telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Pemkot Makassar Defisit Rp500 miliar lebih, dimana belanja lebih tinggi Rp4,9 triliun lebih, sementara pendapatan hanya Rp4,2 triliun lebih .

Terdiri dari belanja operasional Rp3,4 triliun, belanja modal Rp1,4 triliun, dan Belanja Tak Terduga (BTT) Rp100 miliar.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, belanja modal Pemkot Makassar tahun 2022 mencapai Rp1,4 triliun.

Itu diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2021. Silpa tahun ini diprediksi capai Rp800 miliar.

“Dana tidak terserap sekitar Rp800 miliar, tahun depan kita akan push kembali masuk ke belanja modal,” ucap Helmy Budiman, Minggu (12/12/2021).

Kata Helmi, banyak strategi yang akan dilalukan Pemkot untuk menjaga stabilitas ekonomi usai terdampak pandemi covid-19.

Pembangunan akan difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat seperti jalan dan drainase.

Upaya untuk menggenjot infrastruktur Pemkot Makassar sudah berulang kali digaungkan. Hanya saja, sejauh ini progresnya sangat lamban.

Padahal pada APBD Perubahan 2021 ini, Pemkot Makassar telah mengalihkan anggaran belanja pegawai dan barang dan jasa untuk mendorong aktivitas pembangunan.

Dimana belanja pegawai diturunkan hingga 31 persen.

Belanja barang dan jasa diturunkan menjadi 21 persen.

Sementara belanja modal dinaikkan dari 15 persen menjadi 29,7 persen.

Total penambahan anggaran untuk belanja modal pada APBD-P mencapai Rp600 miliar lebih.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy mengatakan, Pemkot Makassar seolah tak serius menjalankan programnya.

Bagaimana tidak, tender baru berjalan pada pertengahan tahun.

Padahal harusnya dilalukan tender dini. Inilah yang menyebabkan program-program menumpuk di akhir tahun.

Karena itu, ia mengusul agar pejabat OPD yang berkaitan dievaluasi karena tidak memaksimalkan kerja-kerjanya.

“Untuk SKPD yang tidak koperatif dicopot saja,” tegasnya.

Lamban Eksekusi

Pemerintah Kota Makassar dinilai lamban mengeksekusi pembebasan lahan pembangunan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Padahal anggarannya sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Sekretaris Komisi C Bidang Infrastruktur, Fasruddin Rusli mengatakan, anggarannya sudah diketuk di APBD 2021 senilai Rp12,5 miliar, tapi dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak melaksanakan program tersebut.

“Kita sudah komunikasi ke DLH supaya mempercepat progresnya, tapi tidak ada pergerakan,” ucapnya, Minggu (12/12/2021).

Otomatis, anggarannya lagi-lagi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Lanjut Acil, anggaran pembebasan lahan ini didorong kembali dalam APBD 2022 guna menghadirkan pembangkit listrik dari tenaga sampah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Limbah B3 DLH Makasssar, Kafhiyani mengatakan, ada beberapa kendala yang dialami dalam proses pembebasan lahan ini.

Salah satunya soal pengukuran ulang lahan yang akan digunakan dan lahan yang terdampak, penyebabnya hanya persoalan waktu.

Sebab baru berproses pada Agustus 2021 lalu.

“Pengukuran itu harus dibarengi dengan persyaratan, misal butuh formulir. Tapi tidak semua begitu. Cuma kan mereka masuk ke dalam satu kelompok yang harus tuntas. Kan mepet sekali kondisi sekarang,” kata Kahfiyani.

DLH sangat berhati-hati untuk menjalankan program ini, khususnya lahan yang belum bersertifikat.

“Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang belum lengkap dokumennya karena bisa berdampak hukum ke kami,” tuturnya.

Ia mengklaim, tahapan pembebasan lahan sudah masuk ke ranah konsultasi publik.

Lokasinya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, sebanyak, 57 warga diidentifikasi sebagai pemilik lahan di atas 24 bidang lahan diarea tersebut.

19 diantarnya bersertifikat, dan empat diantaranya menggunakan rincik, dan 1 akta tanah dengan total luasan 3 hektare lebih.

“Mauji dibebaskan, tapi butuh waktu. Akhirnya pindah ke tahun depan. Tapi memang adaji anggarannya untuk menyelesaikan,” klaimnya.

Kata dia, pembebasan lahan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran yang tetap sama.

“Kita berharap anggaran yang sekarang ini berpindah ke tahun depan supaya bisa menyelesaikan semuanya.

(TBT/SM)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*

Back to top button