Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden, Jika DiImplementasi Pelanggaran Konstitusi

Saksimata.co – Kupang – Di Negara Demokrasi Isu munculnya wacana dari suatu pihak untuk memperpanjang masa jabatan Presiden selama 3 periode sah dilakukan. Namun, menurut sekertaris Dewan Perwakilan Wilayah PPP NTT Elyas bebe, jika wacana tersebut diimplementasikan akan terjadi pelanggaran terhadap konstitusi.

“Jadi soal wacana presiden 3 periode sah sah saja, siapa saja yang mengeluarkan padangan itu. tetapi perlu kita ingat, jangan sampai menabrak undang-undang,  kalau mau tiga periode butuh waktu, karena harus ada perubahan undang-undang dari dua periode ke tiga periode,”kata politisi PPP itu beberapa waktu lalu.

Mengingat waktu pelaksanaan Pemilu yang sudah diputuskan dan rencana akan digelar pada bulan Februari 2024. Elyas Memandang, pelaksanaan Pemilu mesti diselenggarakan tepat waktu. Jika kemudian wacana lain muncul lanjutnya, untuk melakukan Revisi terhadap undang-undang tidak akan membuahkan hasil, sebab waktu yang dibutuhkan tidak akan mencukupi.

“intinya adalah bahwa sampai tahun 2024 ini tidak mungkin, karena harus dilakukan perubahan undang-undang oleh DPR dan ketika terjadi perubahan di Undang-undang harus mendengarkan suara rakyat, tidak mungkin diputuskan sendiri,”tegasnya.

Lebih lanjut Elyas menyayangkan, munculnya wacana memperpanjang masa jabatan presiden selama 3 periode, karena berdasarkan aturan konstitusi masa jabatan presiden yang ada selama ini berdasarkan konstitusi yang merupakan warisan reformasi hanya 2 periode.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*