UU Cipta Kerja Tidak Mewakili Aspirasi Buruh, Ini Harapan Mereka Kepada Pemerintah Kota Depok

Saksimata.co – Depok – Sekertaris PC FSP KEP SPSI Kota Depok Teguh Lisono menegaskan, sejak awal buruh menolak kehadiran Undang-undang Cipta Kerja karena dianggap tidak mengakomodir apa yang menjadi harapan buruh.

Namun Kemudian UU Cipta Kerja tersebut tetap saja disahkan oleh DPR bersama dengan Pemerintah Pusat. Buah hasil dari kebijakan itu lanjutnya, Pihaknya melalui Serikat Pekerja dan berbagai pihak saat itu mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi. Hingga pada akhirnya dikeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Meski demikian sambungnya, Undang-undang itu tetap saja berlaku.

“Sejak awal buruh menolak adanya UU Cipta Kerja, padahal yang kami harapkan Undang-undang ini akan memberikan kesejahteraan para buruh. Tetapi faktanya tidak demikian, kalau UU Cipta Kerja tidak lebih baik dari UU yang ada sebelumnya, lebih baik dikembalikan ke Undang-undang 13 tahun 2003,”tegasnya memberikan keterangan, Senin (21/3/2022).

Disisi lain, karena UU Cipta kerja tetap diberlakukan, dirinya berharap kepada Pemerintah kota Depok untuk membuat suatu kebijakan tersendiri yang mengatur urusan perburuhan atau ketenagakerjaan di Wilayahnya. Kebijakan itu nantinya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan.

“Paling tidak menutupi sedikit kekecewaan terkait diberlakukannya UU Cipta kerja. Salah satu contoh misalkan, kita sedang mencoba berdialog dengan Pemerintah kota Depok untuk membuat kebijakan-kebijakan tersendiri di luar Omnibus Law yang mengatur tentang ketenagakerjaan,”harapnya.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*