OpiniUncategorized

PENYESUAIAN HARGA BBM SOLUSI TERBAIK UNTUK MENYELAMATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Saksimata.co -Tulisan opini yang ditulis oleh Frits O Fanggidae (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Nusa Tenggara Timor) dan dipublikasikan pada tanggal 31 Agustus 2022 (Halaman 2) yang berjudul “BBM Naik, Inflasi Naik, Daya Beli Menuru!”. sangat menarik karena sangat relevan dengan dinamika ekonomi nasional dan kabar rencana penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Tulisan tersebut memberikan kesan yang kurang kondusif, seolah – olah kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) akan menimbulkan banyak masalah yang dapat menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Padahal kenyataanya, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM, telah menjadi pilihan alternatif solutif yang telah dipertimbangkan dengan matang untuk menyelamatkan ekonomi nasional secara makro di tengah rontoknya perekonomian dan keuangan berbagai negara – negara di dunia. Harga minyak dunia yang tidak stabil dan cendrung naik akibat perang Rusia – Ukraina memberikan ketidakpastian subsidi BBM di dalam negeri. Pada satu sisi, kebutuhan BBM dalam negeri yang terus meningkat memaksa import minyak semakin bertambah dari waktu ke waktu. Sementara upaya penggunaan bahan bakar alternatif selain BBM di dalam negeri membutuhkan proses panjang dan berliku.

Besaran subsidi BBM menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati alokasi anggaran subsidi BBM atau Bahan Bakar Minyak tahun 2022 naik 3 kali lipat dari tahun 2021 menjadi Rp 502 triliun. Terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 208,9 triliun dan Rp 293,5 triliun. Pada tahun 2021 anggaran pembayaran kompensasi dan subsidi energi sebesar Rp 188,3 triliun yang terdiri dari Rp 140,4 triliun untuk subsidi energi dan Rp 47,9 triliun untuk kompensasi harga BBM. Namun pembayaran kompensasi sebesar Rp 47,9 triliun tersebut belum menyelesaikan seluruh utang kompensasi sampai dengan akhir tahun 2021. Hal ini telah mempersempit ruang fiskal akibat import BBM makin tinggi. Selain itu, subsidi yang menggunakan APBN di beberapa kementerian juga terus berjalan yang pada akhirnya menghambat pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena akan memaksa pemerintah untuk mencari utang luar negeri yang juga tidak dikehendaki oleh publik. Pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam APBN 2022 sebesar Rp 405,9 triliun.

Penyesuaian harga BBM diakui akan berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi, akan tetapi dampak ini oleh penulis diyakini tidak akan berlangsung lama karena rakyat dan pasar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Hal ini terbukti sejak jaman Orde Baru sampai saat ini, penyesuaian harga BBM mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tidak membuat kemampuan masyarakat menjadi makin memburuk. Dalam kerangka menekan subsidi BBM melalui penyesuaian harga – harga, pemerintah telah mencanangkan subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu. Diharapakan dengan BLT BBM ini selama 4 (empat) bulan dapat mempertahankan daya beli masyarakat.

Kekuatiran perekonomian berjalan dengan tingkat inflasi tinggi yang berakibat pereknomian yang tidak sehat, pemanfaatkan kapasitas secara penuh yang sulit dicapai karena diperkirakan suku bunga perbangkan akan naik, kredit investasi yang makin mahal, pengusaha yang diperkirakan cenderung pasif yang akan diikuti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan adalah kekuatiran yang tidak perlu berlebihan. Dikatakan berlebihan karena memberikan kesan setelah penyesuaian harga BBM pemerintah berpangku tangan dan duduk manis tanpa upaya yang lain. Pemerintah dalam hal ini kementerian yang terkait akan terus bekerja siang – malam untuk memberikan daya dukung kepada berbagai sektor yang berdampak langsung dari penyesuaian harga BBM tersebut, khususnya sektor transportasi dan komsumsi rumah tangga. Para pelaku usaha juga akan mendapatkan relaksasi dari pemerintah agar penyesuaian kenaikan harga BBM tidak mengganggu dunia usaha khususnya sektor UMKM.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga seperti diuraikan di atas, selain itu upaya yang penting dilakukan pemerintah dengan menjalankan/menggalakkan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, salah satunya mempercepat proyek IKN (Ibukota Nusantara) yang membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja dan kebutuhan turunannya. Relaksasi pemberian dana KUR (Kredit Usaha Rakyat), keringanan pembayaran pajak juga dapat menjadi solusi alternatif agar usaha masyarakat tetap berjalan normal dan bertahan dari efek penyesuaian harga BBM. Pengurangan subsidi BBM dan kenaikan anggaran pemerintah satu hal yang terpisahkan.

Perihal ABPD di daerah, kenaikan anggaran Pemda menjadi kebijakan tersendiri namun pemerintah pusat dapat menaikkan anggaran Pemda melalui DAU dan DAK jika hal tersebut dianggap perlu. Pemerintah Daerah sudah waktunya kreatif membangun kemandirian ekonomi dalam menopang postur APBD dengan tidak secara terus menerus mengandalkan alokasi dana dari APBN. Dengan demikian paling tidak dengan pengurangan subsidi BBM, anggaran dalam postur APBN semakin efektif dalam membangun insftraktur yang mendesak khususnya yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tersebar di daerah. Artinya anggaran dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Salah satu bentuknya, perluasan akses terhadap BBM dengan pembangunan SPBU darat dan SPBU untuk nelayan di daerah terpencil dan pulau pulau yang sulit diakses dengan transportasi darat.

Sebelum pemerintah merencanakan penyesuaian harga BBM, bagi pemerintah, masyarakat kurang mampu menjadi proritas utama yang wajib dilindungi dengan akan memberikan subsidi kepada lebih dari 20 juta KK dan 16 juta pekerja. Mencegah bertambahnya jumlah angka kemiskinan dan mempertahankan daya beli masyarakat dengan melibatkan multistakholder. Pemerintah di daerah akan terus mengikuti perkembangan inflasi agar tetap terjaga, agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Evaluasi subsidi juga akan terus dilakukan agar tidak mengalami kebocoran yang justru dinikmati orang kaya. Pemerintah melalui Pertamina akan memperketat kebocoran penggunaan BBM bersubsidi agar ke depan tetap sasaran. Penggunaan BBM untuk industri akan dilakukan pengawasan lebih ketat agar tidak terjadi penyangunaan BBM bersubsidi unutk industri.

Penyesuaian harga BBM merupakan pilihan sulit bagi pemerintah yang harus dipilih untuk menyelamatkan perekonomian lebih luas sebab bila BBM bersubsidi terus dibiarkan membengkat tidak terkendali dampak lebih buruk bisa terjadi. Untuk itu, kesadaran masyarakat untuk memahami kondisi ini perlu disikapi dengan pikiran jernih dan hati yang dingin agar di tengah perekenomian dunia yang makin sulit, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat berjalan normal dan lebih baik pertumbuhannya ke depan. Bila pertumbuhan ekonomi semakin baik dan stabil dan dibarengi kondisi politik global yang semakin kondusif, tidak menutup kemungkinan harga BBM akan kembali turun seiring dengan turunnya harga BBM di pasar dunia. Optimisme masyarakat harus terus ditumbuhkan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu, semoga.

Oleh : Asriyadi, S.S, M.Sos (Pemerhati Sosial dan Politik/Trader Saham)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*

Back to top button